SMAN 5 Malang Pungut Biaya Tambahan, Anggota Dewan Bereaksi

Anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Wanedi. Foto: Ulul Azmy

MALANG - Anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Wanedi, meminta komite sekolah tidak melakukan pungutan biaya di luar ketentuan.

Seperti halnya dilakukan SMA Negeri 5 Malang yang menerapkan pungutan dana sumbangan terhadap wali murid untuk membayar gaji Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (TPP). Hal ini dikarenakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak bisa meng-cover secara keseluruhan, termasuk gaji.

Wanedi menyebutkan, biaya pendidikan seharusnya sudah ditanggulangi pemerintah lewat dana Bosnas atau Bosda.

''Tentu tidak boleh ada pungutan-pungutan lain di luar ketentuan, baik sekolah SMP maupun SMA. Apalagi di musim pandemi seperti ini. Tentu sangat memberatkan wali murid,'' tegas Wanedi, pada Jumat (28/8/2020).

Terkait kebijakan pungutan di SMAN 5, Wanedi akan tetap meninjau kebijakan tersebut, meski SMA/SMK berada di naungan Pemprov Jatim.

Bagaimanapun, lanjutnya, jangan sampai program sekolah memberatkan wali siswa, khususnya bagi yang tidak mampu.

''Kita akan sounding untuk ngecek kesana. Meski seharusnya itu ranah provinsi. Bagaimanapun itu juga warga Kota Malang. Kan kasihan,'' lanjutnya.

Wanedi melanjutkan, bahwa pihak Pemkot maupun legislatif hingga saat ini juga tengah mengupayakan prioritas alokasi anggaran di sektor pendidikan, khususnya untuk sekolah daring. Seperti melalui program Wifi gratis di tiap RW hingga dana paket internet.

Hingga saat ini, Pemkot juga sedang dalam tahap PAK mengalokasikan anggaran sekitar Rp 1,5 Miliar untuk program Wifi menyentuh hingga tingkat RW.

Selain itu, kucuran dana Bosnas nanti sudah boleh diberikan kepada siswa untuk membeli paket internet.

''Itu sudah berjalan di Malang. Sekarang lagi proses penganggaran untuk program Wifi gratis di tingkat RW. Jadi dana Bosnas itu bisa untuk paketan anak selama 3 bulan kedepan,'' jelasnya.

Pada prisipnya, kata Wanedi, jangan sampai ada program sekolah yang memberatkan masyarakat. Terutama dari aspek ekonomi wali murid.

''Komitmen itu dari kami sangat penting. Jangan sampai ada gangguan dalam layanan pendidikan di Kota Malang,'' pungkasnya