Geopolitik dan Regionalisme Asia

sumber: koleksi pribadi

Salah satu ciri era global adalah kentalnya aksen kedaerahan. Penelitian mengenai integrasi dan kerjasama regional terus berkembang, terkadang mengalami pasang surut (Mansfield dan Milner, 1999). Namun, pendekatan yang digunakan seringkali terfragmentasi dan fokus utamanya adalah pada faktor politik dan ekonomi yang mendorong proses regional. Meskipun terdapat hubungan mendalam antara politik dan ekonomi, konteks geopolitik yang lebih luas di mana proses-proses ini terjadi biasanya kurang dipertimbangkan. Kebanyakan pakar hubungan internasional (HI) pada umumnya tidak begitu peduli dengan perkembangan sejarah dan penetapan batas spasial, yang merupakan isu penting ketika mempertimbangkan munculnya wilayah-wilayah yang berbeda. Hal ini mempertimbangkan fokus umum pada negara-negara sebagai aktor kunci dalam urusan internasional dan dasar pemikiran ahistoris yang mendasari sistem negara internasional serta asumsi mengenai logika universal tindakan negara yang sering kali menciptakan perbedaan dalam perilaku negara-negara yang berinteraksi di berbagai belahan dunia yang secara alami menghapus atau meminimalkan dunia. Meskipun ada beberapa upaya penting yang berdasarkan sejarah dan sensitif secara lokal untuk memperbaiki asumsi-asumsi ini (Teschke, 2003; Wohlforth dkk, 2007), pendekatan ahistoris dan Universalis tetap berpengaruh, terutama di Eropa Barat.

Teori Geopolitik dan Regional Salah satu wawasan utama dari geografi ekonomi dan politik adalah bahwa “skala spasial tidak lagi dapat dianggap sebagai area interaksi sosial yang sudah ada atau alami” [Brenner, 1998, hal. 460]. Hal ini relevan dengan perdebatan UE mengenai cakupan geografis dan implikasi peraturannya. Namun, fokus utama para ahli geografi sering kali tertuju pada perekonomian subnasional, kota global, dan “kelompok” pelaku ekonomi informal (Brenner, 2004). Di sisi lain, kurang perhatian diberikan pada integrasi lembaga-lembaga politik formal dan perannya dalam menentukan ruang teritorial (Agnew, 1994).

Para ilmuwan politik menyadari pentingnya kekuatan ekonomi dalam mengendalikan proses regional. Untuk memahami proses ini, penting untuk membedakan antara regionalisme (sebuah inisiatif sadar dari elit politik) dan regionalisasi (efek integratif dari kekuatan pasar yang tidak terkoordinasi), dan juga antara wilayah de jure (didefinisikan secara formal. Penting untuk membedakan antara wilayah de facto (negara anggota yang ada) dan wilayah de facto (wilayah yang ada (kemungkinan dan konvergensi) adalah penting (Breslin dan Higgott, 2000; Hettne dan Soderbaum, 2000). Namun, perhatian yang kurang sering diberikan pada konteks historis, strategis, dan material yang lebih luas yang menentukan dampak dari pengaruh-pengaruh tersebut (Deudney, 2000).

Di sinilah geopolitik kritis berguna Meskipun diakui bahwa hubungan geopolitik dengan Nazi Jerman menyebabkan kritik luas terhadap konsep tersebut (Atkinson dan Dodds, 2000), varian geopolitik kritis kontemporer memberikan cara untuk memahami interaksi yang kompleks antara militer dan kekuatan militer, dan untuk memahami siapa yang melakukan hal tersebut memiliki kekuatan apa, Ini telah membentuk wilayah ini.

John Agnew (1998) mengidentifikasi tiga tahapan dalam munculnya imajinasi geopolitik (peradaban, naturalisasi, dan ideologis) dan mengidentifikasi perbedaan penting antara bentuk-bentuk geopolitik sebelumnya dan varian kritis modern. Kontribusi penting dari geopolitik kritis adalah untuk menyoroti dan mempermasalahkan “pencetakan sosial ruang global oleh para intelektual nasional” (Ó Tuathail, 1996, hal. 61). Menurunnya keunggulan kekuatan militer dan semakin pentingnya pembangunan ekonomi dan pemerintahan merupakan perkembangan penting dalam sistem internasional selama 50 tahun terakhir (Väyrynen, 2006). Meskipun permasalahan keamanan ekonomi tampaknya bersaing dengan permasalahan keamanan tradisional pada tahun 1990an (Jessop, 2003), perkembangan baru dalam hubungan ekonomi intra dan antar kawasan, khususnya di Asia Timur, merupakan suatu kenyataan yang muncul. Transformasi ini menjadi bagian penting dari kebangkitan kembali Asia Timur sebagai satu kesatuan yang koheren. Ada dua aspek dari proses ini yang penting bagi Asia Timur.

Pertama, tatanan internasional baru membuka kemungkinan terciptanya kawasan Asia Timur yang inklusif dan terbebas dari struktur dan ideologi era Perang Dingin. Kedua, ketegangan dan interaksi ekonomi baru menyoroti realitas struktural baru dalam hubungan ekonomi regional. Pertanyaan utamanya adalah apakah perubahan-perubahan ini dapat diterjemahkan ke dalam struktur politik yang mencerminkan pemahaman tertentu mengenai ruang regional. Memahami perkembangan ini dalam konteks sejarah membantu kita memahami prospek regionalisme Asia Timur dan kekuatan-kekuatan yang secara historis menentukan hasil-hasil tersebut.

Sumber Referensi:

Agnew, J. (1998). Geopolitics: Re-thinking the spatiality of power. Progress in Human Geography, 22(4), 389-406.

Agnew, J. (1994). The formation of territorial space: A theoretical geography. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Atkinson, D., & Dodds, K. (2000). Geopolitics: A critical introduction. London: Routledge.

Brenner, N. (2004). New spaces of globalization: Towards a neoliberalist geography. Geografiska Annaler: Series B, 86(4), 188-220.

Brenner, N. (1998). Global cities and the geographies of multinational corporations. Transactions of the Institute of British Geographers, 23(4), 460-490.

Breslin, T. M., & Higgott, R. A. (2000). Regionalization, the state, and the global economy. Progress in Human Geography, 24(2), 257-276.