Realitas Kekerasan dan Pelecehan Perempuan di Indonesia

Sumber: Koleksi Pribadi

Kasus kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan di Indonesia terus meningkat. Berdasarkan data Catatan Tahunan Komnas Perempuan (Catatan Tahunan Komnas Perempuan) tahun 2022, terdapat 457.895 kasus kekerasan terhadap perempuan, meningkat 1,2% dari tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, 25.050 kasus merupakan kekerasan seksual. Kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa kasus kekerasan ini mengalami peningkatan. Menurut data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) 2023, kasus kekerasan terhadap perempuan didominasi KDRT (Kerentanan Dinas Perempuan dan Anak) mencapai 73 persen.

Kasus kakerasan terhadap perempuan dan anak di Banyuwangi, Jawa Timur, meningkat tahun ini. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana setempat mencatat, hingga September 2023 tercatat ada 57 kasus, naik hampir dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 29 kasus.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mengatakan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan didominasi KDRT mencapai 73 persen. Data itu tercatat dalam Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) 2023. Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian PPPA, Ratna Susianawati, mengatakan bahwa maraknya kasus KDRT tak terlepas dari kekeliruan anggapan masyarakat yang masih menormalisasinya

Kasus kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan dapat terjadi di berbagai tempat, baik di ruang publik maupun ruang privat. Beberapa bentuk kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan yang sering terjadi antara lain:

1. Kekerasan fisik, yaitu tindakan yang menyebabkan rasa sakit, luka, atau cacat pada tubuh perempuan.

2. Kekerasan seksual, yaitu tindakan yang bersifat seksual dan dilakukan tanpa persetujuan perempuan.

3. Kekerasan psikis, yaitu tindakan yang menyebabkan penderitaan psikologis pada perempuan.

4. Kekerasan ekonomi, yaitu tindakan yang membatasi akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi.

5. Kekerasan berbasis gender online, yaitu tindakan yang dilakukan dengan menggunakan media digital dan memiliki dampak negatif terhadap perempuan.

Kasus kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang sejak lahir, tanpa memandang ras, agama, suku, jenis kelamin, atau status sosial. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia dan tidak dapat dicabut oleh siapapun.

Kasus kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan dapat berdampak negatif terhadap perempuan, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Dampak fisik dari kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan antara lain:

1.Luka-luka fisik

2.Disabilitas

3.Kematian

Dampak psikis dari kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan antara lain:

1.Depresi

2.Kecemasan

3.Gangguan stres pascatrauma

4.Bunuh diri

Dampak sosial dari kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan antara lain:

1.Stigma

2.Isolasi sosial

3.Kesulitan ekonomi

Untuk mencegah dan mengatasi kasus kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan, diperlukan upaya dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun organisasi non-pemerintah. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:

1.Pemahaman yang luas tentang kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan

2.Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan

3.Penyediaan layanan bagi korban kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan

4.Pemberdayaan perempuan

Pemahaman yang luas tentang kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi perempuan dari kekerasan dan pelecehan. Penegakkan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan penting untuk memberikan efek jera dan mencegah pelaku untuk mengulangi perbuatannya. Penyediaan layanan bagi korban kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan penting untuk memberikan dukungan dan pendampingan bagi korban. Pemberdayaan perempuan penting untuk meningkatkan kemampuan perempuan untuk melindungi diri dari kekerasan dan pelecehan.

Pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah perlu bekerja sama untuk mencegah dan mengatasi kasus kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan. Dengan kerja sama yang baik, diharapkan kasus kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan dapat berkurang dan hak asasi perempuan dapat terlindungi.