Anggota DPR Dorong Percepatan KEK dan Pelabuhan Tanjung Carat di Sumsel

Anggota DPR RI Komisi VII, Bambang Haryo Soekartono (BHS). ist)

Anggota DPR RI Komisi VII, Bambang Haryo Soekartono (BHS), mendorong pemerintah melalui kementerian terkait segera merealisasikan pembangunan Tanjung Carat untuk kelengkapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Carat yang menggantikan Tanjung Api-Api.

Pelabuhan New Palembang di Tanjung Carat terletak di Desa Marga Sungsang, Sungsang I, dan II, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

Lahan Pelabuhan Tanjung Carat di rencanakan memiliki total luasan 230 hektare. Di mana sebagian lahan sekitar 59,95 hektare sudah tidak ada masalah tinggal pengurusan sertifikat di Kementerian ATR dan kondisinya siap bangun.

"Hanya saja hingga saat ini untuk pembangunan pelabuhan tersebut, Kemenhub disebut masih menunggu proses pembebasan sisa lahan dari 230 hektare yakni sekitar 170,44 hektare lagi," katanya usai melakukan rapat koordinasi progres pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat bersama Pemerintah Provinsi Sumsel, BPTD, Sabtu, 7 Desember 2024.

Bambang, mengatakan lahan seluas 59,95 hektare tersebut sebenarnya sudah sangat cukup, karena Pelabuhan Tanjung Carat di rencanakan untuk menggantikan Pelabuhan Boom Baru yang mempunyai luasan sebesar 24 hektare, sedangkan tempat penumpukan peti kemas hanya seluas 5 hektare.

"Artinya luasan Pelabuhan Tanjung Carat sudah lebih dari dua kali lipat daya tampungnya di bandung Pelabuhan Boom Baru," katanya.

Menurut BHS, sembari menunggu pembebasan sisa tanah yang belum di bebaskan oleh Kemenhub, infrastruktur kepelabuhanan sudah bisa di bangun.

Menurutnya, luasan 59,95 hektare sudah cukup untuk pembangunan pelabuhan di Tanjung Carat, karena pelabuhan tersebut untuk menggantikan Pelabuhan Boom Baru yang saat ini sudah menampung 132 ribu peti kemas per tahun itu pun load factor belum mencapai 100 persen. Sebenarnya mampu menampung lebih dari 250 ribu peti kemas per tahun.

“Pertumbuhan jumlah peti kemas rata-rata sekitar 2,5 persen, berarti kalau Pelabuhan Tanjung Carat hanya memiliki luas 59,95 hektare maka sampai dengan lebih dari 50 tahun sudah bisa menampung jumlah peti kemas yang masuk dan keluar di Sumatera Selatan,” jelasnya.

Tentunya dari Komisi VII DPR RI berkepentingan untuk percepatan kepelabuhan di Tanjung Carat agar dapat merencanakan kawasan industri yang terintegrasi dengan kepelabuhan termasuk realisasi pembangunan akses jalan sekitar 5,5 kilometer yang saat ini butuh segera di bangun.

"Kami akan mendorong Kementerian PU, Kemenhub, dan ATR untuk percepatan penyelesaian Pelabuhan Tanjung Carat," katanya.

Di mana berdasarkan paparan Pemprov Sumsel akses jalan tersebut dan tambahan perbaikan jalan penghubungnya sekitar 3 kilometer membutuhkan anggaran Rp 986,9 miliar.

Jika infrastruktur sudah terbangun dengan baik dan pelabuhan sudah terbangun dengan baik maka industri akan datang karena aksesnya sudah ada.

"Industri tidak boleh dibangun berdekatan dengan perumahan rakyat, harusnya di kawasan industri khusus," katanya.