Atasi Polusi Udara, Pemerintah Diminta Fokus pada Pemulihan Hutan

Pakar kebijakan publik, Bambang Haryo Soekartono. (ist)

Pakar Kebijakan Publik, Bambang Haryo Soekartono (BHS), menilai pemerintah hendaknya fokus pada pemulihan hutan dan kawasan hijau untuk mengatasi permasalahan polusi udara, khususnya di Jakarta.

"Polusi udara di Jakarta dengan indeks kualitas udara (AQI) mencapai di atas 170, dinilai sangat parah sehingga udara di Ibu Kota Jakarta tidak layak saat ini," katanya.

Anggota DPR RI 2014-2019 ini pun menyayangkan banyak pihak berkomentar tidak berdasarkan kajian dan analisa yang benar dan akurat. Bahkan cenderung menyalahkan polusi kendaraan bermotor, baik pribadi maupun publik sebagai penyebab polusi udara sehingga muncul wacana kebijakan 4 in 1.

"Lalu uji emisi gas buang akan lebih diperketat, dan bahkan muncul wacana mendorong ekosistem kendaraan listrik," kata Bambang dalam keterangan tertulisnya.

Kebijakan panik dan sporadis bahkan muncul dari pimpinan daerah yang mewacanakan perizinan bangunan akan diperketat terutama perizinan high rise building.

Bahkan menginstruksikan warganya untuk menggunakan sepeda untuk transportasi sehari-hari di udara yang tidak layak. Ada juga muncul kebijakan kendaraan 2.400 cc harus menggunakan pertamax turbo.

"Padahal pengaruh oktan hanya penyumbang terkecil dari kegagalan emisi gas buang yang sebagian besar kegagalan akibat kondisi perawatan mesin dari kendaraan itu sendiri," kata Bambang.

BHS yang merupakan alumni ITS ini, mengatakan harusnya pemerintah paham, di setiap Agustus, khususnya pada saat musim kemarau panjang yang tidak ada hujan mulai Juni, selalu muncul polusi udara yang sangat tinggi dan melebihi ambang batas di wilayah pesisir utara pulau Jawa, Jabotabek, Semarang dan bahkan Surabaya.

Misalnya di tahun 2015 terparah, 2019 dan 2023, semuanya mengalami kabut asap akibat kebakaran hutan yang ada di Indonesia khususnya Kalimantan, Sumatera beserta daerah lainnya yang membawa dampak kesehatan yang buruk bagi masyarakat di semua wilayah Indonesia.

"Harusnya kita mengamati di Agustus saat ini pada musim kemarau panjang, ada jutaan hektare hutan di Kalimantan, Sumatera, bahkan di Jawa Barat yang mengalami kekeringan dan akhirnya terbakar akibat gesekan ranting dan lain lain," katanya.

Data BMKG mengenai sebaran titik api di Indonesia. (BMKG via BHS)

Kebakaran itu terlihat ada titik nyala api berskala kecil, menengah dan hebat. Ini semua bisa dilihat dari data BMKG, nyala titik api kebakaran di saat ini sudah mencapai lebih dari 4.000 titik di Indonesia dan yang paling terparah adalah wilayah Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan wilayah Sumatera Selatan, serta Lampung, sehingga mengakibatkan asap di wilayah tersebut sangat pekat jauh di atas wilayah Jabodebek.

"Bahkan sempat mengganggu penerbangan pada saat pesawat akan mendarat dan terbang,” kata mantan Ketua Komite Tetap Utilitas Umum KADIN Bidang Infrastruktur tersebut.

Menurut BHS, akibat arah angin yang saat ini berembus dari barat ke timur agak ke selatan, maka asap dari Pulau Kalimantan dan Sumatera tersebut memenuhi wilayah Jabotabek dan kota-kota pesisir utara Pulau Jawa.

Harusnya kita bisa mengamati dan menganalisa walaupun saat hari libur pekerja, kantor, pabrik, sekolah dan angkutan truk pun istirahat di wilayah Jakarta tetapi udara di Jakarta tetap tertutup kabut asap, kalau misalnya kebakaran hutan tersebut tidak segera ditanggulangi dengan baik.

"Ini adalah tugas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang seharusnya harus dapat melakukan pencegahan kebakaran hutan dengan selalu menyiram hutan-hutan tropis kita pada saat musim kemarau panjang," katanya.

Sehingga hutan-hutan tetap sehat dan hijau. Seperti halnya di Malaysia, di mana saat ini tidak satu pun hutan di wilayah itu terdapat titik nyala api karena hutannya sehat dan cukup air. Hutan yang sehat mempunyai daun yang mengandung 80 persen air, sehingga hutan tersebut tidak bisa terbakar dan bahkan dibakar.

Apalagi Kementerian LHK, sudah mendapatkan anggaran cukup besar sekitar Rp 7,55 triliun dan pemerintah juga sudah melengkapi pesawat pemadam boeing 747 yang mampu membawa 24 ribu galon air, di mana mampu memadamkan dan sekaligus merawat lebih dari 100 ribu hektare.

Kemudian, masih memiliki 10 helikopter pemadam untuk pengeboman air (water bombing), serta dilengkapi penaburan garam untuk membuat hujan-hujan buatan. Harusnya itu yang digerakkan untuk menyelesaikan permasalahan kebakaran hutan yang selalu ada di musim kemarau panjang di Juli-Agustus.

"Bila semua perawatan hutan untuk pencegahan kebakaran dilakukan oleh Kementerian LHK, maka akan mampu menyelesaikan permasalahan kebakaran hutan yang menjadi penyebab polusi udara yang ada di Jabotabek," katanya.

Hal itu karena musim kemarau panjang masih terus berlanjut, maka sudah saatnya Kementerian LHK segera bergerak untuk melakukan perawatan sekaligus pemadaman hutan-hutan yang saat ini sedang terbakar dan sambil menunggu adanya musim hujan kembali.

"Jadi setop mencari kambing hitam dari kendaraan bermotor baik private maupun publik, dan truk pengangkut logistik serta pabrik yang ada di Jakarta. Dan diharapkan segera lindungi warga di seluruh Indonesia dari asap kebakaran hutan," kata Bambang (Advertorial)