Forkopimda Sumsel Ajak Masyarakat Jaga Keamanan Pilkada 2024

Kapolda Sumsel, Irjen Pol Andi Rian Ryacudu Djajadi. (ist)

Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Sumatera Selatan, dinamika politik semakin menghangat.

Partai politik, para calon kepala daerah, dan tim pemenangan semakin aktif menyusun strategi untuk meraih kemenangan.

Meski begitu, Kapolda Sumsel, Irjen Pol Andi Rian Ryacudu Djajadi, memastikan bahwa situasi keamanan tetap terkendali dan kondusif berkat langkah-langkah antisipatif dari aparat keamanan dan penyelenggara.

Kapolda mengungkapkan bahwa seluruh tahapan Pilkada, mulai dari distribusi logistik hingga kampanye dan debat kandidat, mendapatkan pengawalan ketat dari personel keamanan.

"Seluruh tahapan mendapat pengawalan ketat untuk menjamin kelancaran pelaksanaannya. Sejauh ini, tidak ada konflik yang berarti," ujar Kapolda.

Mantan Kapolda Sulawesi Selatan ini juga menyampaikan bahwa strategi khusus telah disiapkan untuk mengantisipasi potensi konflik.

"Konflik yang timbul bisa saja disebabkan oleh pihak-pihak tertentu. Kami sudah memerintahkan pendekatan persuasif terhadap kelompok yang bertikai. Jika pendekatan ini tidak efektif, tindakan tegas akan diambil terhadap aktor intelektualnya," tegasnya.

Polda Sumsel juga meningkatkan pemantauan terhadap isu-isu di masyarakat dan media sosial. Setiap bulan, mereka melakukan evaluasi terhadap Indeks Potensi Kerawanan Pemilu (IPKP) sebagai upaya mitigasi terhadap potensi konflik.

Berdasarkan data Mabes Polri, Provinsi Sumsel berada di peringkat kedelapan dalam daftar wilayah rawan Pilkada, namun Kapolda menekankan bahwa indeks ini adalah alat pemantauan untuk meminimalkan konflik.

Danrem 044/Gapo, Brigjen TNI Muhammad Thohir, turut menegaskan pentingnya stabilitas keamanan selama proses demokrasi berlangsung.

Ia mengingatkan bahwa tanggung jawab menjaga keamanan tidak hanya di tangan aparat, tetapi juga membutuhkan dukungan masyarakat.

"Kami telah menginstruksikan personel untuk mengedepankan tindakan preventif dan bertindak profesional dalam menghadapi segala potensi gangguan. Tanggung jawab menjaga stabilitas keamanan tidak hanya terletak pada aparat keamanan, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat," katanya.

"Situasi apa pun harus dihadapi dengan persiapan secara maksimal, untuk memastikan kelancaran dan keamanan proses demokrasi tersebut," sambungnya.

Netralitas ASN untuk Pilkada yang Adil

Di tempat terpisah, Pj Gubernur Sumsel, Elen Setiadi, turut mengingatkan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada.

Keberpihakan ASN terhadap calon tertentu dinilai bisa mengurangi kepercayaan publik dan berpotensi menimbulkan konflik. Ia mengimbau agar seluruh ASN fokus menjalankan tugasnya secara profesional.

"Kami meminta agar ASN menjalankan tugas dengan profesionalisme tinggi, mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, dan tidak memihak," ungkap Elen.

Ia juga menyampaikan bahwa upaya untuk menjaga netralitas ASN dilakukan melalui sosialisasi intensif dan pembentukan tim pemantau di setiap wilayah.

Dengan wilayah Sumsel yang luas, sinergi antara lembaga penyelenggara Pilkada menjadi kunci dalam menjaga kualitas dan kelancaran pesta demokrasi ini.

Sementara dari sisi penyelenggaraan, Ketua KPU Sumsel, Andika Pranata Jaya, menyatakan bahwa KPU telah mengupayakan berbagai langkah untuk memfasilitasi peserta pemilu dan membangun kepercayaan publik.

Melalui Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhumas, Erland Evriansyah, pihaknya telah mengembangkan aplikasi cek DPT Online agar seluruh warga dapat memastikan hak pilihnya.

"Dengan berbagai aplikasi yang kami kembangkan, harapannya Pilkada ini berjalan dengan transparan, jujur, dan berkualitas," katanya.

Persiapan yang matang oleh Polda Sumsel, TNI, Pemprov Sumsel, dan KPU menunjukkan komitmen untuk menciptakan Pilkada yang aman, kondusif, dan berintegritas.