Komisi VII DPR RI Dorong Pemda Sumsel Gerakkan Masyarakat Gunakan LRT

Anggota DPR RI Komisi VII Bambang Haryo Soekartono saat meninjau LRT Sumsel. (ist)

Meskipun jumlah penumpang LRT atau kereta api ringan sudah mulai meningkat, namun Anggota DPR RI Komisi VII, Bambang Haryo Soekartonoz menilai okupansi masih perlu ditingkatkan lagi.

Sebab, sejak beroperasi pada pertengahan 2018 lalu, LRT diharapkan mampu survive salah satunya dengan pembelian tiket dari penumpang.

Sementara dengan pendapatan Rp 5 miliar per bulan yang tidak mencukupi beban operasional Rp 9 miliar, LRT hingga kini masih menggunakan subsidi APBN untuk operasional sehari-hari.

Anggota DPR RI Komisi VII dari Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono (BHS), menilai LRT sudah mulai membaik dari sisi okupasi LRT dengan jumlah penumpang 11 ribu per hari atau 3,5 juta per tahun.

"Namun masih perlu ditingkatkan setidaknya 2 kali lipat dengan cara pemerintah provinsi dan pemerintah kota mendorong masyarakat menggunakan LRT," kata BHS usai meninjau LRT Palembang, Minggu, 1 Desember 2024.

Dorongan pemerintah daerah untuk penggunaan moda transportasi LRT ini diharapkan setidaknya dapat mengurangi kerugian dari beban subsidi yang saat ini ditanggung APBN untuk operasional LRT.

Menurutnya, dari pendapatan Rp 5 miliar per bulan atau Rp 60 miliar per tahun, biaya listrik LRT saja butuh Rp 9 miliar per bulan. Artinya untuk listrik saja tidak cukup karena masih minus pendapatan sekitar Rp4 miliar.

"Untuk menutupi minus tersebut, salah satunya dengan Pemda Sumsel baik Pemprov Sumsel maupun Pemkot Palembang untuk mendorong masyarakat menggunakan LRT, dari pada subsidi ditanggung Pemprov atau Pemkot," jelasnya.

Melihat dari awal pembangunannya, LRT punya utang yang harus dikembalikan dari pembiayaan pembangunan Rp 11 triliun dengan bunga 4 persen atau sekitar Rp 400 miliar dalam setahun untuk bunganya saja. Selain bunga juga investasinya harus dikembalikan sekitar Rp500 miliar.

"Artinya pemerintah daerah harus punya rasa tanggungjawab tinggi agar bagaimana LRT ini bisa jadi transportasi umum utama dan diminati masyarakat," ujarnya.

Selain itu, Bambang meminta pihak Balai Perkeretaapian untuk segera menyelesaikan kajian soal kebisingan laju LRT terutama saat berbelok yang banyak dikomplain oleh penumpang LRT.

"Sampai saat ini belum ada solusi untuk tingkat kebisingan apakah mengganggu tingkat kebisingan pendengaran manusia, saya minta segera untuk dilakukan perbaikan sehingga tidak mengganggu kenyamanan penumpang," jelasnya.

Tak hanya itu, BHS juga menyoroti soal kasus korupsi proyek LRT Palembang yang merugikan negara Rp1,3 triliun agar diproses sampai ke akar-akarnya.

"Semoga proses hukum dapat berjalan dengan baik dan memberikan efek jera," katanya.

Sebagai informasi, masyarakat cukup membayar tiket LRT Palembang dari dan atau ke Bandara SMB II Rp10.000 dan tiket antar stasiun cukup bayar Rp5.000 saja.

Perjalanan LRT Palembang pada stasiun DJKA dimulai sejak pukul 05.06 WIB dan berakhir pada pukul 19.01 WIB. Sementara untuk yang dari Bandara berangkat sejak pukul 06.00 WIB dan berakhir pada pukul 19.55 WIB.