Walk Out saat Debat, Pengamat Sebut Cabup OKU YPN-YESS Drama Playing Victim

Paslon Bupati dan Wakil Bupati OKU, Yudi Purna Nugraha-Yenny Elita Sofyan Sani (YPN-YESS). (ist)

Pengamat Politik Sumsel, Bagindo Togar, menilai Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati OKU, Yudi Purna Nugraha-Yenny Elita Sofyan Sani (YPN-YESS) sedang memainkan politik playing victim saat melakukan aksi Walk Out (WO) dalam debat kedua yang diselenggarakan KPU setempat

Bagindo menilai paslon nomor urut 01 itu sedang mencari perhatian masyarakat karena dari berbagai survei yang dilakukan elektabilitas mereka kalah dari Paslon Nomor urut 02 Teddy Meilwansyah-Marjito Bachri (Bertaji).

"Itu mungkin bagian dari skenario merasa terzolimi, dan mengangkat kisah sedih kepada masyarakat untuk mencari perhatian publik seolah-seolah merasa ada terzalimi," kata Bagindo Togar, Senin, 18 November 2024.

Menurutnya, sangat tidak mungkin Komisi Pemilihan Umum (KPU) OKU bertindak tidak adil dengan membedakan jumlah massa pendukung yang menonton langsung di arena debat.

"Saya kemarin juga mau nonton debat langsung tetapi tidak bisa karena sangat ketat masuknya dan tidak sembarangan orang. Jadi saya tidak yakin KPU OKU blunder dengan membedakan jumlah pendukung yang masuk arena debat," tegasnya.

Bagindo pun mencontohkan bahwa KPU di kabupaten kota di Sumsel lainnya dalam pelaksanaan debat politik berlaku adil kepada jumlah massa pendukung yang memasuki area debat.

Hal itu dibuktikan sejauh ini tidak ada Paslon lain di Kabupaten Kota maupun Provinsi yang memprotes jumlah pendukung yang masuk arena debat.

Sehingga Bagindo menilai KPU OKU tidak mungkin berani berlaku tidak adil kepada salah satu calon karena mereka bisa saja diperiksa oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Jadi dikroscek dulu apakah (YPN-YESS) WO itu ada faktor tidak ada massa yang siap untuk berangkat atau ada kendala hambatan teknis dan pembiayaan," katanya.

Sementara itu, Tim Paslon 01 mengklaim Paslon 02 membawa lebih dari batas maksimal 30 orang pendukung. Namun tidak ada tindakan dari panitia untuk menertibkan jumlah tersebut.

"KPU tidak bertindak secara imparsial, kami diberikan hak yang terbatas sementara dari pihak lain diberikan hak untuk tempat duduk bahkan secara istimewa di dalam debat publik ini," kata Yudi Purna Nugraha, Calon Bupati OKU nomor urut 01.

Padahal, kata Yudi, debat publik merupakan hak masyarakat untuk dapat menyaksikan panggung demokrasi dan untuk dipastikan tidak ada berpihak sedikit pun.

"Ini menjadi preseden buruk bagi proses demokrasi di Kabupaten OKU. Tapi kami tidak akan mundur, kami tetap akan berjuang mewujudkan perubahan," katanya.