Somalia: Peranan FAO Terhadap Krisis Pangan Akibat Kekeringan

Oleh: Andra Kurniawan dan Khansa Alya Dalilah

https://unsplash.com/s/photos/drought-somalia

Alur perubahan iklim yang terjadi di dunia menimbulkan berbagai masalah terhadap beberapa negara di benua Afrika. Negara yang terletak di wilayah tersebut mengalami berbagai kerentanan seperti kekeringan, kemiskinan hingga kelaparan. Salah satunya adalah Somalia yang merupakan negara bagian sub-Sahara Afrika yang terkenal dengan ketandusan tanahnya sehingga dengan kondisi internal masyarakat Somalia yang rentan menimbulkan ketidaksanggupan untuk menghadapi permasalahan menyangkut kondisi alam.

Pada tahun 2011, Somalia mengalami bencana nasional kekeringan yang membuat 6,2 juta masyarakat memerlukan bantuan kemanusiaan termasuk di dalamnya 3 juta penduduk yang dikhawatirkan menderita kelaparan. Banyak faktor yang memengaruhi kelangkaan pangan di Somalia, misalnya konflik etnis dan kemiskinan tingkat nasional yang sulit dituntaskan. Selain itu faktor alam berupa kekeringan menjadi pemicu signifikan yang menyebabkan gagal panen, matinya hewan ternak hingga persebaran wabah penyakit di masyarakat.

Pada awal tahun 2017 sebanyak 6,7 juta orang penduduk Somalia mulai bangkit dari kekeringan yang terjadi selama beberapa tahun terakhir. Meski pada saat ini sekitar 7,1 juta masyarakat menghadapi kerawanan pangan yang diperkirakan akan meningkat lagi hingga akhir tahun 2022. Lebih dari 200.000 masyarakat menghadapi bencana kelaparan dan diperkirakan sekitar 1,5 juta anak menderita kekurangan gizi akut serta 386.000 diantaranya menghadapi risiko tinggi penularan penyakit dan kematian.

Dampak Kekeringan terhadap Keamanan masyarakat Somalia

Hilangnya pasokan makanan dalam skala besar akibat kekeringan selama dua tahun terakhir menimbulkan penderitaan bagi masyarakat. Pada Juli 2022, tingkat gizi buruk akut pada balita telah mencapai 24,9 persen terhadap penduduk pedesaan dan 28,6 persen terhadap pengungsi baru, sedangkan tingkat kematian mencapai 1,69 kematian per 10.000 orang per hari pada penduduk pedesaan dan 1,11 kematian per 10.000 orang per hari pada pengungsi baru.

Hasil ini merupakan indikasi hasil darurat seperti yang dimuat oleh Integrated Food Security Phase Classification bahwa hingga Juni 2023 diperkirakan sekitar 1,8 juta anak di bawah usia lima tahun (total beban malnutrisi akut), mewakili 54,5 persen dari total populasi anak, menghadapi malnutrisi akut hingga pertengahan tahun 2023, termasuk 513.550 yang kemungkinan besar mengalami gizi buruk di Somalia.

Kekeringan yang terjadi di Somalia telah menyebabkan ratusan juta orang mengungsi di antaranya 2,4 juta pengungsi perempuan, anak-anak dan laki-laki. Adanya 1,3 juta pengungsi disebabkan oleh kekeringan sehingga mereka melakukan perpindahan untuk mencari air dan makanan sedangkan 1,1 juta lainnya berpindah karena konflik yang berlangsung. Perpindahan masyarakat akibat kekeringan dan kelaparan sebagai penyebab utama pengungsian telah berkontribusi pada peningkatan risiko pelanggaran kemanusiaan.

Adanya perpindahan akibat kekeringan, menimbulkan ancaman keamanan hingga masalah struktural yang mengarah pada pengecualian kelompok minoritas khususnya terhadap para perempuan dan anak-anak yang di mana 43% dari pelanggaran yang terjadi berkaitan dengan kekerasan seksual berbasis gender sedangkan sisanya merupakan pelanggaran atas hak lainnya seperti pembatasan pergerakan, aturan terhadap para pengungsi serta perekrutan anak di bawah umur secara paksa oleh kelompok yang sedang berkonflik di Mogadishu dan Baidoa. Kekeringan tetap menjadi risiko yang paling penting, yang mengarah ke kritis kerawanan pangan, kelaparan massal, dan internal perpindahan penduduk setempat.

Peran Food Agricultural Organization dalam Mengatasi Kelaparan di Somalia

Food Agricultural Organization (FAO) telah melakukan kegiatan-kegiatan yang memberikan perubahan bagi kehidupan di Somalia, terutama dalam membantu mengatasi krisis pangan yang terjadi. Dengan banyaknya sumber informasi yang dimiliki oleh FAO yaitu Somalia Water And Land Information Management (SWALIM) dan Food Security and Nutrition Analysis Unit (FSNAU), upaya perbaikan keadaan di Somalia menjadi lebih optimal. Salah satu program dari FAO, seperti Civilian Welfare Fund (CFW) yang membantu petani-petani dalam meningkatkan pertaniannya, memperbaiki saluran irigasi, selain itu United Kingdom Sustainable Employment and Economic Development (UK SEED) untuk sebagai pemberdayaan wanita di Somalia hingga akhirnya pada awal tahun 2012 Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bencana kelaparan di Somalia telah berakhir. Melalui program-program tersebut, FAO berupaya mengembalikan keadaan pertanian dan peternakan yang berkontribusi besar pada perekonomian. FAO telah berupaya secara maksimal dalam pemberian bantuan bibit-bibit jagung dan gandum, penyediaan pupuk dan sosialisasi kepada petani di Somalia, meski masih sulit mendapatkan hasil yang maksimal sebab pengaruh kondisi pengaruh pemerintahan yang tidak stabil dan krisis iklim.

Komunitas pastoral dan agro pastoral di Somalia yang rentan merupakan mayoritas penduduk yang menjadikan bencana kekeringan berlanjut dan makin membahayakan hingga menghilangkan nyawa. Fakta ini menekankan pentingnya mengembangkan langkah-langkah yang lebih strategis untuk mengurangi dampak buruk kekeringan dan segera beralih ke pemantauan serta peringatan dini sebagai langkah keberlanjutan.

Dalam mengukur tingkat keberhasilan program, indeks kekeringan meteorologi lebih tepat untuk digunakan sebab adanya ketersediaan data deret waktu yang panjang untuk beberapa indikator, terutama curah hujan, suhu, kelembaban tanah, dan vegetasi, sangat penting untuk menentukan indeks dan menerapkan berbagai teknik statistik. Melalui parameter ini, penentuan solusi kekeringan serta langkah pencegahan di Somalia, dapat dimulai dengan penelitian sumber daya air lintas negara untuk bersiap menghadapi potensi kekeringan risiko dan mengembangkan proyek resapan air. Selanjutnya mencari alternatif pengganti bahan bakar batu bara, seperti matahari, angin, dan sebagainya dengan diiringi upaya rekonstruksi stabilitas pemerintah dengan terus memastikan program tetap memprioritaskan kelompok rentan serta dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.