Infrastruktur untuk Ekonomi Indonesia Lebih Maju

Infrastruktur berkualitas tinggi merupakan investasi jangka panjang bagi pembangunan suatu negara. | Foto: Dokumentasi pribadi

Pembangunan infrastruktur selalu menjadi prioritas utama pemerintah, mengapa? Sebagai sebuah negara dengan jumlah pulau dan penduduk yang cukup banyak, Indonesia memang perlu mempercepat pembangunan infrastruktur demi mewujudkan keadilan ekonomi secara merata. Namun, upaya tersebut tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan, terutama di masa pandemi.

Alokasi Anggaran Infrastruktur APBN

Komitmen pemerintah untuk terus mengakselerasi pembangunan infrastruktur terlihat dari meningkatnya alokasi anggaran infrastruktur dalam APBN setiap tahunnya. Pada tahun 2022, anggaran untuk pembangunan infrastruktur telah ditetapkan sebesar 450 triliun rupiah, di mana anggaran tersebut meningkat 7,81% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 417,4 triliun rupiah. Pertanyaannya, mengapa masih ditingkatkan, padahal ekonomi juga masih belum pulih sepenuhnya akibat dampak pandemi Covid-19?

Dalam hal ini yang perlu dipahami bahwa infrastruktur merupakan salah satu harapan penggerak ekonomi melalui terbukanya lapangan kerja dan peningkatan konsumsi. Sementara itu, infrastruktur ke depannya juga dinilai mampu berkontribusi dalam peningkatan kapasitas produksi perbaikan arus barang dan jasa yang kemudian bisa menciptakan efisiensi ekonomi. Maka dari itu, inilah momentum bagi pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sebagai stimulus program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) agar daya saing Indonesia dapat terus ditingkatkan. (Sumber data: Kementerian Keuangan)

Kualitas Infrastruktur Negara ASEAN

Berdasarkan Global Competitiveness Report pada tahun 2019 oleh World Economic Forum, Indonesia menduduki peringkat 50 dari 141 negara. Namun jika dibandingkan dengan negara tetangga ASEAN, tertinggalnya peringkat daya saing Indonesia ini ternyata dipengaruhi oleh kondisi infrastruktur Indonesia, bahkan peringkat infrastruktur Indonesia saat ini masih sedikit di bawah Malaysia, Thailand, dan Singapura yang menduduki peringkat pertama. Dari fakta tersebut, hal lain apa yang sebetulnya perlu dibenahi?

Perlu diketahui, hingga saat ini kelanjutan program pembangunan infrastruktur memang difokuskan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Akan tetapi, dengan pembangunan infrastruktur yang masif, seharusnya biaya logistik Indonesia juga bisa dikurangi. Lantas, seberapa tinggikah biaya logistik tersebut? Simak penjelasan di bawah ini.

Biaya Logistik Terhadap PDB Asia

Berdasarkan Frost and Sullivan Report, dapat diketahui bahwa biaya logistik Indonesia saat ini masih tergolong mahal jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia lainnya. Biaya tersebut mencapai 24% dari PDB, jauh lebih tinggi daripada negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, hingga Singapura yang biaya logistiknya tidak sampai 10% dari PDB, karena itulah Indonesia jadi negara yang dinilai kurang menarik bagi para investor asing.

Kemudian, mahalnya biaya logistik tersebut juga turut dirasakan masyarakat Indonesia yang tinggal jauh dari pusat perekonomian atau daerah perbatasan. Alhasil, kondisi tersebut lagi-lagi menciptakan kesenjangan antarwilayah yang berdampak pada kesejahteraan rakyat. Pembangunan infrastruktur yang tidak merata dapat menimbulkan ketimpangan sosial. Untuk itu, upaya pemerintah dalam mengurangi masalah tersebut perlu didukung dengan infrastruktur yang maju dan berkualitas agar tentunya Indonesia bisa keluar dari zona middle-income trap, dan tentunya masih ada program lagi yang dilakukan oleh pemerintah sejauh ini. Simak penjelasan berikutnya.

Upaya Pemerintah Mempercepat Pembangunan Infrastruktur

Meski infrastruktur Indonesia masih jauh di bawah target standar global dengan rata-rata 75% dari PDB, tetapi pada tahun 2019, stok infrastruktur Indonesia tersebut berhasil meningkat menjadi 43% dari PDB dari sebelumnya 35% dari PDB pada tahun 2015 silam. Selain itu, melalui Perpres nomor 109 tahun 2020, pemerintah menargetkan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) bagi 201 proyek dan juga 10 program PSN dengan estimasi pembiayaan mencapai 4.817,7 triliun rupiah. Namun, tentu biaya ini bukanlah sedikit dan sebagian besar berasal dari pinjaman swasta. Menariknya, di sini pemerintah sudah memiliki strategi agar pembiayaan tidak membebani ekonomi dan utang dapat dikelola secara pruden.

Kesimpulan

Bagaimanapun, prioritas infrastruktur masih menjadi ujung tombak dalam pemulihan ekonomi nasional, meski kita tahu tantangannya tidaklah mudah di masa pandemi seperti ini. Meski Indonesia masih perlu menyelesaikan banyak sekali target untuk mewujudkan infrastruktur yang tangguh, pembangunan infrastruktur yang masif sebenarnya tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan daya saing semata. Pembangunan infrastruktur juga diharapkan bisa mempersempit kesenjangan antarwilayah. Maka dari itu, infrastruktur menjadi komponen dasar untuk mempererat kesatuan agar keadilan tercapai secara merata.