Mengapa Banyak Masalah Kebijakan Publik Tidak Kunjung Selesai?

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan publik harus menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. | Foto: Unsplash/Scott Graham

Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (Dye, 1981). Hal ini dapat disimpulkan menjadi 2 (dua) hal, pertama ada tujuan dan kedua ada tindakan. Setiap kebijakan publik yang telah dipilih oleh pemerintah tentunya harus objektif agar tujuan yang ingin dicapai dapat terdefinisi dengan jelas. Tentunya selalu ada tindakan-tindakan yang mendampingi segala kebijakan yang telah dipilih, baik itu politik, ekonomi, hukum, sosial, pendidikan, dan sebagainya.

Harus diakui bahwa dalam setiap proses kebijakan publik akan selalu ada kesenjangan antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dan apa yang sebenarnya dicapai sebagai hasil atau kinerja implementasi kebijakan. Sederhananya, setiap kebijakan publik membawa risiko kegagalan.

Kegagalan kebijakan tentunya terjadi karena 2 (dua) hal, yang pertama tidak dilaksanakan dan yang kedua tidak berhasil dilaksanakan. Tidak dilaksanakan berarti suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai rencana, di mana ada kemungkinan terjadi political bargaining, tidak menguasai masalah, tidak ada koordinasi, dan sebagainya. Sedangkan implementasi yang tidak berhasil biasanya terjadi jika suatu kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, tetapi terdapat kondisi eksternal yang kurang menguntungkan seperti perubahan kekuasaan, perubahan posisi, dan sebagainya.

Menarik untuk dicatat bahwa Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini tentunya memiliki kebijakan-kebijakan yang “baik” dalam tanda kutip, tetapi belum tentu baik, terutama dalam konteks implementasinya. Perhatian besar dalam proses kebijakan publik seringkali hanya pada tataran “formulasi” kebijakan dengan asumsi bahwa suatu kebijakan akan berjalan dengan sendirinya.

Faktor terpenting bagi suatu kebijakan adalah pada tingkatan implementasi kebijakan tersebut yang menyangkut ranah konflik, persoalan pelik, dan persoalan siapa mendapat apa (Wahab, 2017). Tentu saja hal ini sangat tergantung pada aktor-aktor yang terlibat dalam proses implementasi suatu kebijakan publik.

Dinamika Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan sering dianggap sebagai bentuk operasionalisasi atau pelaksanaan kegiatan yang telah ditentukan oleh undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama di antara berbagai pemangku kepentingan (stakeholder), aktor, organisasi (publik atau swasta), prosedur, dan teknik yang didorong untuk bekerja sama demi mengimplementasikan kebijakan ke arah yang diinginkan. Sederhananya, realitas pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak dan melibatkan hubungan organisasi yang kompleks.

Jika suatu kebijakan tidak sesuai atau tidak dapat mengurangi masalah yang menjadi sasaran kebijakan tersebut, maka kebijakan tersebut dapat gagal meskipun kebijakan tersebut dilaksanakan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan baik juga dapat gagal jika kebijakan tersebut tidak dilaksanakan dengan baik oleh para pelaksana kegiatan.

Artinya, implementasi kebijakan merupakan salah satu variabel penting yang memengaruhi keberhasilan suatu kebijakan dalam memecahkan masalah publik. Kita bisa melihat hingga saat ini berbagai isu kebijakan dan program pemerintah yang bisa dikatakan kurang berhasil dalam proses pelaksanaannya, seperti ketidaktepatan dalam penargetan bantuan, BPJS, infrastruktur, disparitas pusat-daerah, kenaikan harga BBM, dan sebagainya yang sangat membutuhkan solusi yang sangat serius agar tujuan yang direncanakan dapat tercapai.

Jika sebuah kebijakan yang telah disusun gagal, maka pertanyaannya adalah apa yang telah dilakukan oleh para aktor pelaksana kebijakan tersebut? Beberapa hal yang mungkin memengaruhi bisa dikatakan terjadi karena ada unsur kepentingan di dalamnya. Tentu saja hal ini menjadi masalah yang dilematis ketika masyarakat memiliki harapan yang tinggi terhadap para aktor pelaksana kebijakan agar mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, di mana hal ini sangat erat kaitannya ketika rakyatlah yang memiliki kedaulatan terbesar di negeri ini.

Jalan Kebijakan yang Kusut

Gow dan Morss (Pasolong, 2013) menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam implementasi kebijakan, yang pertama adalah hambatan politik. Hambatan politik dapat terjadi ketika terdapat berbagai kepentingan para aktor di dalamnya sehingga kebijakan yang telah direncanakan tidak tepat sasaran.

Kedua, kelemahan kelembagaan. Lembaga adalah organisasi pelaksana yang menentukan kontak langsung dengan masyarakat. Artinya, terdapat berbagai kegiatan, baik sosialisasi kebijakan, pengetahuan kebijakan maupun implementasi kebijakan itu sendiri. Namun, terkadang hal ini menjadi kendala ketika para pelaksana belum sepenuhnya memahami kebijakan yang akan diterapkan.

Ketiga, ketidakmampuan sumber daya manusia. Ketidakmampuan SDM dalam mengimplementasikan kebijakan dapat dikategorikan dalam bidang teknis dan administratif yang terkadang membuat masyarakat bingung ketika ada kebijakan baru yang erat kaitannya dengan pemberitahuan kebijakan dan program baru yang akan menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat.

Keempat, perbedaan agenda tujuan aktor. Seringkali ketika kebijakan disusun, berbagai aktor kebijakan memiliki tujuan masing-masing untuk memenuhi kebijakan tersebut sehingga yang terjadi bukanlah kebijakan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat, melainkan hanya kepentingan berbagai aktor yang terlibat dalam kebijakan tersebut.

Hal inilah yang membuat suatu kebijakan mengalami ketidakpastian dalam proses implementasinya, di mana proses implementasi kebijakan bersifat interaktif dari proses kegiatan yang mendahuluinya sehingga perumusan kebijakan dan implementasi memiliki hubungan yang tidak terpisahkan satu sama lain.

Kesimpulan

Tentunya dalam pelaksanaan kebijakan publik, masyarakat selalu mendukung program dan target yang ingin dicapai oleh pemerintah, di mana hal ini erat kaitannya dengan cara kerja pemerintah. Namun, hanya untuk satu alasan, asalkan benar-benar untuk kepentingan masyarakat luas di seluruh nusantara, bukan hanya kepentingan berbagai pelaku pelaksana.