Menapaki Jalur menuju Eliminasi Malaria dan Penyakit Tropis Terabaikan

Nyamuk adalah vektor yang menularkan penyakit malaria dan kaki gajah. Sumber: Wolfgang Hasselmann unsplash

Membenahi pergolakan program kesehatan yang disebabkan pandemi COVID-19 dalam dua tahun terakhir, sekarang saatnya kembali ke jalur untuk mencapai target eliminasi malaria dan beberapa penyakit tropis yang terabaikan, contoh filariasis atau kaki gajah.

Target global untuk menurunkan kejadian malaria hingga 90 persen di tahun 2030 menjadi target pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs) bersama HIV/AIDS dan Tuberkulosis.

Upaya pengendalian malaria

Pengendalian malaria di Indonesia dalam satu dekade terakhir menunjukkan peningkatan, terlihat dari jumlah penderita yang menurun 1,7 juta pada tahun 2008 menjadi 1 juta pada tahun 2018, dan kenaikan 69 persen kabupaten/kota di Indonesia bebas malaria. Data profil kesehatan Indonesia Tahun 2021 melaporkan 89 persen kasus malaria di Indonesia berasal dari tiga provinsi yaitu Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur. Penyakit ini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di wilayah Indonesia timur, terutama daerah perdesaan dan terpencil.

Disrupsi layanan kesehatan akibat pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap penanganan malaria di Indonesia. Global Malaria 2021 mencatat Indonesia belum bisa memenuhi target untuk menurunkan angka kasus baru dan kematian pada malaria sedikitnya 40 persen. Hal lainnya, terhambatnya distribusi kelambu malaria yaitu pencapaian tidak sampai 50 persen pada akhir tahun 2021. Padahal ini diperlukan sebagai tindakan pencegahan malaria di wilayah endemis .

Selain itu, kapasitas sistem kesehatan yang mumpuni melalui real-time surveilans menjadi sangat penting dalam upaya deteksi dini dan wabah. Dunia digital yang semakin canggih diharapkan menjadi pendukung terciptanya teknologi sistem informasi malaria yang kuat untuk menyimpan, analisis dan menyajikan informasi untuk mengambilan keputusan secara cepat dan tepat.

Kondisi ini memperlihatkan kinerja program yang belum maksimal. Studi Lusiyana (2020) mengungkapkan beberapa aspek diperlukan dalam keberhasilan program malaria, meliputi kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kesehatan, ketersediaan logistik malaria yang memadai, koordinasi lintas sektor, keterlibatan masyarakat dan dukungan para pengambil kebijakan di tingkat pusat dan daerah dalam upaya eliminasi malaria.

Tahun lalu, Badan Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan penggunaan vaksin malaria pertama di dunia. Meskipun vaksin ini memiliki keterbatasan, yaitu tingkat efektivitas 36% dalam empat tahun. Setidaknya ini menjadi intervensi baru dalam pencegahan malaria, selain pembagian kelambu, pengobatan profilaksis, manajemen kasus berbasis masyarakat dan pengendalian vektor nyamuk.

Penyakit tropis terabaikan atau neglected tropical diseases (NTDs)

NTDs – mencakup penyakit virus, parasit dan bakteri seperti filariasis (kaki gajah), lepra (kusta), frambusia, trachoma dan demam berdarah – memiliki beban berat di negara berpenghasilan rendah dan menengah, namun sering diabaikan oleh pembuat kebijakan, mengakibatkan rendahnya sumber daya yang dialokasikan untuk pengendaliannya dan membuatnya hilang dari agenda kesehatan prioritas.

Jika awalnya penyebarannya penyakit-penyakit ini spesifik di daerah tropis atau sub-tropis, saat ini penyakit tersebut sudah menyebar melampaui batas-batas wilayah akibat dampak perubahan iklim, meningkatnya perpindahan penduduk dan perdagangan hewan atau makanan yang dapat memperluas penyebaran penyakit NTD.

WHO membuat peta jalan yang menguraikan langkah-langkah untuk mencapai eliminasi NTD pada tahun 2030. Ini menggantikan deklarasi yang dibuat pada tahun 2012 di London – komitmen perusahaan farmasi, donor, negara endemik dan organisasi swadaya masyarakat menetapkan target eliminasi tahun 2020, termasuk Indonesia.

Penderita NTD rentan untuk dikucilkan atau mengalami stigma, yang membuat penderita enggan mencari pengobatan atau beraktivitas. Misalnya filariasis atau kaki gajah tercatat ada 9,354 orang di Indonesia yang mengalami kasus kronis kaki gajah. Penyakit ini berupa pembesaran kaki, bisa terjadi pada area kemaluan (testis). Kondisi ini menimbulkan depresi, cemas dan penurunan kualitas hidup. Di Indonesia masih ada wilayah endemis kaki gajah pada 236 kabupaten/kota, artinya wilayah tersebut berisiko menularkan penyakit kaki gajah pada penduduknya.

Disrupsi pandemi COVID-19 menyebabkan terhambatnya program penanganan kaki gajah, adanya pembatasan sosial membuat kegiatan deteksi kasus secara aktif dan pemberian obat pencegahan massal (POPM) di masyarakat menjadi tertunda. Capaian pelaksanaan POPM kaki gajah di tahun 2021, hanya ada 33 kabupaten/kota endemis kaki gajah yang menyelenggarakan POPM.

Supaya partisipasi masyarakat dalam POPM semakin meningkat, pentingnya adanya sosialisasi dari pemerintah terkait obat dan manfaat obat tersebut. Saat ini, POPM diberikan secara gratis yang dapat diakses di fasilitas kesehatan milik pemerintah. Perlu adanya perluasan akses distribusi POPM termasuk layanan kesehatan swasta. Harapannya kampanye BELKAGA (bulan eliminasi kaki gajah) pada bulan Oktober nanti bisa diikuti seluruh masyarakat, terutama mereka yang tinggal di wilayah endemik kaki gajah.