Inovasi Era SBY Membangkitkan Semangat Kesejahteraan Masyarakat

Sumber : insagram.com/sbylovers

Terdapat banyak masalah dan pekerjaan rumah yang harus dilakukan penyelesaian dan perubahan sebagai dampak dari pemerintahan otoriter sebelum reformasi, mulai dari minimnya demokrasi, ekonomi, sosial, HAM, pendidikan, Kesehatan, dan masih banyak lainya. Hal ini sejalan dengan yang dinyatakan oleh Siregar (2010) bahwa faktor yang mempengaruhi adanya perubahan adalah kebutuhan akan perubahan dikarenakan adanya kesenjangan antara realitas dan hal yang diharapkan dan munculnya ide baru yang dibutuhkan oleh suatu organisasi/kelompok dalam rangka bertahan dalam menghadapi perubahan di lingkungan yang dinamis.

Penjelasan tersebut dapat digambarkan lewat kebijakan inovasi dan perubahan pada era SBY berdasarkan permasalahan yang ada sehingga menghasilkan beberapa kebijakan inovasi dan bersifat visioner pada pemerintahan SBY, antara lain:

A. Pilkada

Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu permasalahan besar pada masa sebelum reformasi adalah terkait demokrasi yang digerogoti dengan adanya praktik KKN. Pada masa pemerintahan SBY, tepatnya satu tahun setelah berjalannya pemerintahan pemerintahan SBY mengenai pemilihan langsung kepala daerah (PILKADA) pertama di Indonesia.

Sebagaimana yang kita tahu bahwa sebelum pasca reformasi PILKADA dilakukan dengan cara pemilihan hanya terbatas berada pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini bertujuan agar para pemimpin terpilih merupakan benar-benar perwakilan sebagai representative dari daerah dan meminimalisir adanya suatu praktik permainan politik kotor suatu oknum tertentu.

B. Program Wajib Belajar 9 tahun dan Bantuan Operasional Sekolah

Pendidikan merupakan suatu aspek penting dalam hal kemajuan suatu bangsa. Negara yang memiliki sistem pendidikan yang baik akan berpeluang besar dapat membuat negaranya menjadi negara yang maju. Hal ini disadari juga oleh pemerintahan SBY sehingga menciptakan suatu kebijakan inovasi dalam hal pendidikan yaitu Program Wajib Belajar 9 tahun.

Seperti yang kita tahu bahwa sebelum reformasi program wajib belajar hanya sebatas hingga 6 tahun yang di mana masih sangat minim dalam standar kualitas pendidikan yang ada. namun, pada pemerintahan SBY diterapkan lah program wajib belajar 9 tahun guna sebagai bekal dasar masyarakat Indonesia untuk dapat menciptakan masyarakat yang berpendidikan dan menuju negara maju.

Program BOS juga diterapkan untuk membantu para sekolah untuk dapat membantu sekolah menjalankan program pendidikan dengan baik dan memastikan dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia.

C. Komisi Inovasi Nasional/ Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Sebagaimana yang dikutip pada Kompas (20/01/2010), SBY sudah menyadari bahwa abad ke-21 merupakan masa di mana yang akan menjadi the most powerful driver of changes adalah teknologi. Seperti yang kita ketahui bahwa kemajuan dibidang teknologi seperti nano-technology, bio-engeneering, genomics, robotic, artificial intelligence, dll didominasi dikuasai oleh negara-negara maju saja. Melihat kesempatan ini SBY menyatakan bahwa Indonesia butuh Sistem Inovasi Nasional yang bertujuan untuk dapat menyelaraskan antara pemerintah, ilmuwan (universitas) baik negeri/swasta, dan pelaku industry. Maka dari itu, dari pemerintahan SBY ini tercetuslah suatu Lembaga Komisi Inovasi Nasional atau sekarang dikenal dengan nama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

D. Sistem Jaminan Sosial Nasional atau BPJS.

Ide ini pertama kali muncul pada zaman pemerintahan SBY lewat UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang selanjutnya diperbarui kembali lewat UU No 24 tahun 2001 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). Sebenarnya pada masa sebelum pemerintahan sudah terdapat beberapa program jaminan sosial, tetapi kebijakan yang ada bersifat segmented tidak mencakup seluruh masyarakat Indonesia.

Sistem Jaminan Sosial Nasional yang dicetuskan pada pemerintahan SBY merupakan suatu kebijakan langkah menuju penyelenggara jaminan sosial pertama yang memiliki ruang lingkup semesta atau seluruh masyarakat Indonesia.

Seperti yang kita tahu Kesehatan merupakan ketahanan pertama pada setiap warga negara. Warga sehat merupakan pondasi bagi negara kuat. Hal ini sudah disadari oleh pemerintahan SBY dan dijadikannya sebagai program yang bersifat visioner. Di mana Kesehatan merupakan suatu hak seluruh warga negara yang dijamin oleh negara dalam UUD dan negara memiliki kewajiban dalam hal penyelenggaraannya.

Dari berbagai macam contoh kebijakan yang bersifat visioner tersebut kita dapat menyimpulkan pula bahwa SBY merupakan pemimpin yang cukup visioner dan kaya akan perubahan. Dapat melihat berbagai permasalahan yang ada di tengah masyarakat dan menciptakan suatu kebijakan yang memiliki visi untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut dan membawa perubahan negara ke arah yang lebih baik