Hubungan Indonesia-Vanuatu: Pasang Surut dan Relevansi dengan Isu Papua

Kunjungan Pejabat Tinggi Vanuatu ke Istana Wakil Presiden (Kementerian Sekretariat Negara, 2023)

Indonesia dan negara-negara Pasifik Selatan memiliki hubungan yang relatif naik-turun. Tidak jarang, kedua pihak ini bersitegang, terutama berkaitan dengan persoalan konflik di Papua Barat. Meski begitu, Indonesia tidak berhenti berupaya untuk membuka diri terhadap kerja sama dengan Pasifik Selatan.

Terakhir, pada medio Juni 2023, Wakil Perdana Menteri Vanuatu Jotham Napat Nauka bertemu dengan Wakil Presiden Indonesia Ma’ruf Amin. Dalam pertemuan itu, Napat menginginkan Indonesia untuk memfasilitasi Vanuatu masuk ke dalam pasar ASEAN.

Sebagai imbal balik, Vanuatu berencana menempatkan kedutaan besarnya di Indonesia.

Penempatan kedutaan perlu diartikan sebagai sesuatu keseriusan Vanuatu terhadap ide kerja sama dengan Indonesia. Penempatan kedutaan suatu negara biasa mencerminkan adanya kepentingan negara tersebut maupun simbol kerja sama. Maka, janji tersebut mengindikasikan adanya usaha Vanuatu untuk mendekati Indonesia.

Selanjutnya, apakah pendekatan Vanuatu kali ini sebaiknya ditanggapi serius oleh Indonesia? Untuk menjawab ini, histori hubungan antar kedua negara ini harus dilihat terlebih dahulu.

Relevansi

Hubungan kedua negara tersebut bermula dari dukungan kemerdekaan Vanuatu pada 1980. Kemudian, Presiden Suharto pada 1995 menerima kunjungan Perdana Menteri Maxim Karlot untuk menandatangani Komunike Bersama sekaligus mengunjungi Museum Asia-Afrika. (Isnaeni, 2020)

Namun, dua kali (2016 dan 2020) Vanuatu justru menyuarakan kritikan keras terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Papua, yang notabene cenderung mengarah pada dukungan kemerdekaan Papua.

Pertanyaannya, apakah tekanan dari Vanuatu ini patut dianggap serius sehingga Indonesia sebaliknya juga serius untuk mengintensifkan kerja sama dengan Vanuatu?

Menurut saya, ada tiga alasan mengapa kerja sama dengan Vanuatu seyogyanya mulai intensif. Pertama, Melanesia Connection yang didefinisikan sebagai rasa kebersamaan sesama etnis Melanesia patut digarisbawahi. (Temaluru, 2016)

Ras Melanesia (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2015)

Vanuatu sekarang ini dihuni oleh 328,726 jiwa ang tidak kurang dari 90% merupakan ras Melanesia atau lebih dikenal sebagai ni-Vanuatu. (World Population Review, n.d.)

Merujuk pada pernyataan Walter Hayde perdana menteri pertama Vanuatu yang menyatakan bahwa Melanesia perlu bersatu, dukungan negara ini pada Papua berpotensi menjadi ancaman karena Papua dihuni mayoritas oleh penduduk Indonesia ras Melanesia. (CNN Indonesia, 2020)

Berbeda dengan konsep negara yang pembatasan sesuai dengan hukum internasional dan merujuk pada konsep kewilayahan, Melanesia Connection merujuk pada penyatuan sekelompok manusia sebagai bangsa (nation). (Mustaqim & Miftah, 2015)

Bangsa diartikan sebagai sekelompok manusia yang memiliki kesamaan identitas, baik itu agama, nasib (semisal sama-sama pernah dijajah), bahasa, maupun ras atau etnis. (Harrison & Boyd, 2018)

Sementara itu, penduduk Indonesia yang memiliki ras Melanesia sebesar 13 juta orang, tersebar di Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. (Laras, 2022) Artinya, Vanuatu menarget bahwa Papua adalah bangsa yang sama dengan mereka.

Kedua, Vanuatu memiliki posisi kuat di dalam politik regional Pasifik Selatan. Dalam Pacific Islands Forum (PIF), organisasi regional terbesar di Pasifik Selatan, pendapatan domestik bruto (PDB) Vanuatu pada 2023 (menurut Bank Dunia), dengan mengesampingkan PDB dari Selandia Baru dan Australia,berada pada posisi empat besar dengan memperoleh US$ 1,1 juta.

Dengan kekuatan ekonomi sebesar itu, Vanuatu layak diperhitungkan bersama dengan Papua Nugini dan Fiji sebagai kekuatan besar di Pasifik Selatan yang direpresentasikan dalam PIF.

Dengan mumpuninya kekuatan Vanuatu untuk “menggerakan” PIF, Indonesia seharusnya mulai mewaspadai negara ini. Pasalnya, Australia sebagai salah satu kekuatan politik besar di Pasifik memiliki hubungan intens dengan PIF.

PIF hingga saat ini masih menjadi wilayah yang diperebutkan oleh berbagai negara, termasuk India, Amerika Serikat, Jepang, Rusia, dan China yang mempunyai hubungan pasang-surut dengan Australia.

Dengan kata lain, Vanuatu yang membutuhkan dukungan Australia untuk menekan Indonesia dalam isu Papua memiliki daya tawar agar Australia turut mendukung tekanan Vanuatu atas Indonesia.

Meskipun, memang, Australia hingga saat ini memilih untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri Indonesia, hal ini menunjukkan adanya potensi konflik Australia-Indonesia akibat tekanan Vanuatu. (Gao & Charlton, 2023)

Ditambah, tidak sepenuhnya dinamika politik dalam negeri Australia mendukung Jakarta, seperti Partai Hijau dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat.

Diplomat Indonesia Menanggapi Pernyataan Vanuatu dalam Sidang Majelis Umum PBB (ANTARA, 2019)

Ketiga, permasalahan mengenai isu kemerdekaan Papua konsisten menjadi komoditas politik dalam negeri Vanuatu. Isu ini seringkali dijadikan bahan kampanye oleh berbagai aktor politik dalam negeri Vanuatu untuk mendulang suara. Ditambah, politik dalam negeri yang kurang stabil menambah intensitas isu kemerdekaan Papua untuk dibahas.

Peningkatan Interdependensi

Permasalahan perubahan iklim tampaknya menjadi problem utama Vanuatu pada masa sekarang maupun mendatang. Dilansir dari laporan Pacific Climate Change Science Program , terhitung sejak 1993 hingga 2011, kenaikan permukaan air laut di Vanuatu sebesar 6mm per tahun, jauh diatas rata-rata global yang berada pada rentang 2.8-3.6mm per tahun.

Padahal, Vanuatu adalah sebuah negara kepulauan yang artinya sangat menghindari permasalahan kenaikan permukaan air laut.

Sementara itu, pemerintah Vanuatu mengakui bahwa dana bantuan dari negara lain untuk penanganan dan pencegahan perubahan iklim masih kurang. Fakta ini seharusnya dijadikan peluang oleh pemerintah Indonesia untuk mengintensifkan pemberian bantuan pada Vanuatu untuk menghadapi permasalahan itu.

Bantuan dari Indonesia dimaksudkan untuk menambah rasa ketergantungan Vanuatu terhadap Indonesia. Lambat laun, hubungan saling ketergantungan (Indonesia juga membutuhkan dukungan Vanuatu pada isu Papua) ini akan mereduksi potensi konflik.

Menteri Luar Negeri Indonesia bersama Pimpinan Indian Ocean Rim Association dan Pacific Island Forum di Jakarta (RRI, 2023)

Kedua, Indonesia dapat memanfaatkan posisinya sebagai negara sentral ASEAN untuk mengarahkan organisasi regional ini menerima usaha pendekatan Vanuatu ke Asia Tenggara.

Pembicaraan awal dengan Ma’ruf Amin bulan lalu yang berisi permintaan Vanuatu untuk dibantu masuk pasar ASEAN patut ditindaklanjuti. Sama halnya dengan poin pertama, alternatif kedua ini juga memiliki potensi untuk meningkatkan rasa ketergantungan antara keduanya.

Simpulannya, Vanuatu memang berpotensi sebagai hambatan Indonesia untuk menstabilkan politik dalam negeri, khususnya terkait isu konflik di Papua. Namun, dengan peningkatan rasa saling bergantung, potensi konflik tersebut dapat diminimalisasi.

Referensi:

CNN Indonesia. (2020, September 28). Vanuatu: Negara Kecil yang Dukung Kemerdekaan Papua. CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200928075602-113-551633/vanuatu-negara-kecil-yang-dukung-kemerdekaan-papua

Gao, X. & Charlton, G. (2023). Australia and New Zealand in the West Papua conflict. The Diplomat. https://thediplomat.com/2023/04/australia-and-new-zealand-in-the-west-papua-conflict/

Harrison, K. & Boyd, T. (2018). The Nation. Understanding Political Ideas and Movements. Manchester University Press. https://www.researchgate.net/publication/327127280_The_nation

Isnaeni, H. (2020). Hubungan diplomatik Indonesia dan Vanuatu terkait dengan pernyataan Vanuatu mendukung organisasi Papua Merdeka (OPM). Historia. https://historia.id/politik/articles/hubungan-diplomatik-indonesia-dan-vanuatu-DWjVN/page/1

Laras, A. (2022). Mengenal asal-usul ras Melanesia: Sejarah dan wilayah persebarannya di sekitar Indonesia. Bisnis.com. https://kabar24.bisnis.com/read/20220705/79/1551403/mengenal-asal-usul-ras-melanesia-sejarah-dan-wilayah-persebarannyadi-sekitar-indonesia

Mustaqim, M. & Miftah, M. (2015). Tantangan Negara-Bangsa (Nation-State) dalam Menghadapi Fundamentalisme Islam. ADDIN. 9(1), 85-106. https://media.neliti.com/media/publications/53733-ID-none.pdf

Temaluru, T.B.P. (2016). Kepentingan Vanuatu Dalam Usaha Pemerdekaan Papua. Jurnal Analisis Hubungan Internasional, 5(2), 572-583. http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jahiff7d4e27a0full.pdf

World Bank. (2023). GDP (current US$) Pasific Island Small States. World Bank. https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=S2&most_recent_value_desc=false

World Population Review. (n.d.). Vanuatu Population 2024. World Population Review. https://worldpopulationreview.com/countries/vanuatu-population