Menakar Wajah Kabinet Selepas Jeda Pergantian

Dirombak. Susunan pos menteri ditata ulang. Kekosongan dua kursi menteri karena perkara korupsi, menstimulasi proses reshuffle kabinet. Setelah sebelumnya sempat tampil marah karena performa para menteri yang disebut tidak extraordinary bahkan tidak memiliki sense of crisis di situasi pandemi, kini presiden menggunakan hak prerogatifnya.

Beberapa posisi menteri mengalami perubahan, termasuk pengisian kursi kosong di KKP dan Kemensos. Jelang tenggat akhir tahun 2020 dan menjadi pondasi bagi 2021, wajah-wajah baru dalam kabinet tentu diharapkan mampu memancarkan kinerja terbaiknya, menghadapi badai lanjutan pandemi yang belum berakhir.

Praktis tidak semuanya baru, kursi menteri diisi oleh para aktor yang sudah berada di orbit politik nasional. Sehingga kemunculannya melalui pengumuman dari Istana, seolah mengafirmasi perubahan lintasan karir politik para aktor yang diberi mandat untuk mengelola kementerian.

Pertanyaannya, bagaimana kita membaca peta politik baru pasca reshuffle? lalu apakah wajah-wajah baru ini sanggup menghadirkan sinergi yang selaras dalam menumbuhkan harapan? dalam sebuah ungkapan, Napoleon Bonaparte Kaisar Perancis 1804-1814 menyebut, a leader is a dealer in hope.

Para pemimpin sudah selayaknya hadir di periode krisis. Kepemimpinan menjadi pembeda dalam mengatasi situasi perubahan yang tidak pernah diduga sebelumnya. Hal ini tidak semata soal kemampuan dan keahlian teknis, tetapi sekaligus keterampilan dalam membalik kondisi putus asa menjadi sebuah harapan.

Wajah Peta Politik

Pada level politik nasional, masuknya nama Sandiaga Uno yang merupakan sekondan Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2019, dan kini keduanya bertindak sebagai menteri dari Presiden Jokowi tentu fenomenal. Pasangan calon yang menjadi pesaing Jokowi di Pilpres resmi bergabung dan menjadi bagian kabinet.

Politik akomodasi, dengan membuka seluas mungkin kawan jelas memperkuat kedudukan politik Jokowi menggunakan strategi mereduksi jumlah lawan -oposisi. Sebenarnya strategi ini sudah terjadi sejak Prabowo Subianto yang menjadi pesaing politik didapuk menjadi Menteri Pertahanan, sebuah bidang yang dikuasainya.

Sandiaga menggusur Wishnutama selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, bidang tersebut relatif menjadi domain yang disukai Wakil Ketua Dewan Partai Gerindra dengan program kewirausahaan OK OCE itu.

Selain itu, nama Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial menggantikan Juliari Batubara menegaskan pemilihan komposisi kabinet juga merupakan perimbangan dari akomodasi relasi partai politik.

Meski terdapat ruang bagi Jokowi untuk membuktikan dirinya tanpa beban di periode kedua masa jabatan, dengan meluaskan pilihan pada kelompok profesional maupun akademisi, tetapi kekuasaan eksekutif disadari harus mampu ditopang oleh kapasitas politik praktis yang berada dalam wilayah partai politik.

Sekaligus hal ini seolah meleburkan friksi antara menteri dari kelompok profesional, maupun menteri yang berasal dari partai politik. Padahal melalui berbagai pengalaman di masa lalu, sejatinya bisa terlihat potensi penyimpangan kekuasaan di sebuah kementerian lebih mudah terjadi ketika terdapat conflict of interest posisi menteri dengan latar belakang kader partai.

Demikian pula dengan penempatan posisi Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas yang lebih dikenal sebagai Ketua GP Ansor dan politisi PKB. Upaya menjaga perimbangan dari komposisi partai pendukung dalam koalisi masih menjadi pakem dari formula kabinet Jokowi. Kalkulasi dan proporsi jumlah pembantunya, mencerminkan tarik-menarik kepentingan dalam koalisi yang semakin membesar karena mengajak serta kelompok oposisi.

Selebihnya, pengalaman dan kemampuan manajerial menjadi aspek keterpilihan. Kursi Menteri Perdagangan diisi M Lutfi yang sudah pernah menjabat pos tersebut di era SBY. Sedangkan pos di KKP ditunjuk Sakti Wahyu Trenggono yang merupakan pengusaha dengan corak afiliasi politik, leadership skill mungkin menjadi dasar utama pemilihan.

Paling akhir, keberadaan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tampak berbeda dari kebiasaan turun temurun. Profesi dokter adalah trah asali Kementerian Kesehatan, saat ini dinahkodai mantan Bankir dan Wamen BUMN.

Apa maknanya? Ada upaya untuk keluar dari kotak -out of the box, membuka ruang baru dari fungsi pengelolaan bidang kesehatan yang di masa pandemi semakin menjadi tumpuan penting guna mengatasi persoalan wabah, melebihi aspek teknis medis menjadi kemampuan manajerial terkait dengan mengelola dana pembiayaan kesehatan. Perlu bukti nyata nantinya.

Wajah Kinerja?

Pertanyaan di bagian penghujung adalah apakah perubahan ini akan mampu mendongkrak kinerja kabinet dan kementerian yang diganti? Jelas tidak bisa dikonfirmasi saat ini, karena para menteri baru sedang menyusun ulang prioritas kerjanya masing-masing.

Dalam aspek komunikasi, dikenal teori negosiasi wajah, sebuah teori yang disebut Brown dan Levinson (1978) dipergunakan untuk memahami bagaimana orang-orang dari budaya yang berbeda mengelola hubungan dan perbedaan pendapat, melalui representasi "wajah", atau citra diri dalam interaksi sosial, lintas budaya.

Wajah baru kabinet tidak hanya menjadi bagian dari upaya penyegaran, tetapi lebih jauh lagi harus mampu menerjemahkan arah dan tujuan kerja bagi kepentingan publik yang luas. Pada wajah-wajah para menteri tergantung pula harapan masyarakat. Beban itu sudah semestinya melecut kerja yang lebih keras.

Tetapi wajah para aktor kerap berganti rupa sesuai situasi, disebabkan karena kekuasaan dan kedudukan kerap melenakan serta melupakan tujuan dasarnya bagi kehendak publik menjadi aspirasi kepentingan pribadi. Dimensi wajah yang mampu diterima publik, dua diantaranya teramat penting yakni (i) kompetensi, dan (ii) moralitas.

Rentang kompetensi akan tercitrakan melalui wajah yang mempunyai (i) pengetahuan sebagai bekal teknis, (ii) kesadaran yang menjadi kemampuan sensitif emosi, dan (iii) keterampilan berinteraksi dalam membangun jalinan komunikasi yang menciptakan kepercayaan -trust. Tentu saja pembentuk wajah akhirnya terletak pada dimensi moralitas, yang menjaga baik dari buruk, dalam aspek watak dan perilaku.

Perubahan adalah keniscayaan, reshuffle adalah bagian dari dinamika pemerintahan. Tapi kita perlu melihat, sepak terjang lanjutan setelah susunan perubahan dilakukan, agar tidak terulang tindak-tanduk lancung petinggi negeri. Jangan sampai kabinet ini kembali kehilangan wajah yang dapat dipercaya publik.