Kebijakan Luar Negeri India Menolak AS Sebagai Mediator

Foto oleh Yunita Sri Dwijaya Putri, dibuat pada 5 november 2024

Sengketa Kashmir

Artikel ini akan mendiskusikan isu mengenai Kashmir yang merupakan sebuah lembah seluas 85.806 mil persegi yang berselimut salju terletak diantara pegunungan Himalaya dan Karakoram. Konflik India dan Pakistan dalam memperebutkan wilayah Kashmir berawal dari terpecahnya India sehinngga muncul negara baru yaitu Pakistan pada 1947 yang dilatar belakangi oleh gerakan kebangsaan india akibat dari penjajahan inggris di India yang membuat masyarakat India sadar mereka telah terjajah dan kemerdekaan harus mereka capai dengan usaha sendiri. Setelah merdeka anak benua India dibagi menjadi 2 yaitu India dan Pakistan dibawah bagian dari persemakmuran Inggris (Commonwealth). Kemerdekaan kedua negara tersebut tidak membuat konflik terselesaikan bahkan berubah menjadi konflik antar negara akibat dari perebutan wilayah Kashmir.

India dan Pakistan sama-sama mengklaim dan mengakui seluruh wilayah Kashmir akan tetapi mereka hanya mengelola masing-masing sebagian dari wilayah Kashmir tersebut. Konflik Kashmir memiliki sejarah yang panjang sehingga India membuat berbagai strategi dan kebijakan untuk menyelesaikan konflik tersebut, salah satunya adalah kebijakan luar negeri India yang menolak tawaran Amerika Serikat sebagai mediator penyelesaian konflik Kashmir. Secara Realisme tindakan India yang menolak Amerika Serikat sebagai mediator konflik Kashmir merupakan representasi kepentingan dan kekuatan nasional India. Saya setuju dengan tindakan yang telah diambil oleh India karena dalam teori realisme merupakan upaya India dalam menggambarkan citranya sebagai aktor yang mandiri dan kuat dalam menghadapi masalah negaranya sesuai dengan alur pikir realisme.

Sengketa Kashmir merupakan konflik teritorial dan politik antara India dan Pakistan, yang telah menjadi perdebatan penting selama lebih dari tujuh dekade. Amerika Serikat, sebagai negara adidaya yang memiliki kepentingan signifikan di kawasan, telah melakukan beberapa upaya untuk menengahi konflik tersebut, namun upaya tersebut mendapat perlawanan dari India. Penolakan India dalam upaya Amerika Serikat sebagai mediator dalam sengketa Kashmir dapat kita lihat dalam kacamata realisme, sebuah teori yang menekankan kepentingan, kekuasaan, kekuatan serta keseimbangan nasional dalam melakukan hubungan Internasional. saya setuju dengan langkah yang diambil oleh India karena saat kita lihat dari sejarah hubungan India dan Amerika sangatlah kompleks. Secara logis jika Amerika Serikat mejadi mediator Idalam sengketa Kashmir secara langsung akan membuat India bernegosiasi dengan Pakistan. Hasil dari negosiasi ini berpotensi menghasilkan keputusan yang bisa saja menganggu serta membahyakan kepentingan nasiona India serta menganggu hubungan diplomatik antara India dan Amerika Serikat.

Sejak kemerdekaan India pada tanggal 14 agustus 1947, hubungan diplomatik India dengan Amerika Serikat tidak dimulai dengan langkah yang baik. Para pakar hubungan internasional (Ganguly, 1994; Hiro, 2015; Jain, 2008; Tahir-Kheli; 1997) menyatakan bahwa pada awal masa perang dingin, India yang dipimpin oleh perdana menteri Jawaharlal Nehru menolak untuk bergabung Blok Barat dan lebih memilih untuk bergabung dengan gerakan non-blok, karena menurut India Blok Barat akan mebatasi kebebasan India dalam menjalankan kebijakan luar negerinya sedangkan dalam gerakan non-blok India bebas menetukan arah kebijakn luar negerinya. Dalam tiga perang antara India dan Pakistan di tahun 1948, 1965 dan 1971 Pakistan mendapat dukungan diplomatik dan militer oleh Amerika serikat dalam bentuk kapal perang, tentara serta kekuatan udara. Dari sejarah yang mengenaskan itu sudah sepatutnya India menolak tawaran Amerika Serikat untuk menjadi mediator dalam sengketa Kashmir.

Pada tahun 2016 Presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump mengatakan "Sebagai sebuah bangsa, kita (Amerika Serikat) Harus lebih tidak dapat di prediksi" dari pernyataan tersebut India curiga dengan tawaran yang diberikan Amerika Serikat. Tujuan kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat yang cenderung tidak dapat diprediksi itulah yang menjadi salah satu latar belakang penolakan India terhadap tawaran Amerika Serikat karena hal ini dapat merugikan dan membahayakan India. sesuai dengan pernyataan dari Bapak Taufik Rigo, bahwa; “Negara sudah mengalami trust deficit pada politik luar negeri AS direzim Trump. Karena dianggap hanya mementingkan national interest AS saja. Dan juga pernyataan dari Bapak Prof. Azyumardi Azra, bahwa; “Secara hipotetis, politik luar negeri Obama lebih bersifat soft dan bisa diterima dibandingkan Trump yang bersifat konfrontatif dan fundamentalis Kristen. Berdasarkan penjelasan diatas sudah dapat dipastikan bahwa keinginan Amerika Serikat untuk menjadi mediator sengketa Kashmir dibawah kepemimpinan Donald Trump tidak sesuai dengan kepentingan nasional India, karena hal-hal yang bersifat tidak dapat diprediksi dalam politik luar negeri Amerika serikat menurut saya dapat merugikan india bahkan pihak lain. Menurut saya pernyataan tak terduga dari mediator dapat mengurangi legitimasi proses mediasi yang dilakukan Amerika Serikat dalam sengketa Kashmir karena untuk menjadi mediator yang baik dan efektif, sebuah negara harus mempertahankan citra yang netral, pernyataan yang tak terduga dapat merusak citra sehingga bisa saja Amerika memihak Pakistan seperti pada masa perang dingin sehingga hal tersebut dapat merugikan epentingan nasional India bahkan bisa saja menghilangkan kekuasaan India di wilayah Kashmir.

Secara Realisme langkah yang diambil oleh India sudah sangat benar karena realisme mengangap manusia itu buruk, egois dan saling menumpahkan darah. Sama halnya dengan manusia, Negara mencoba memenuhi kepentingan negaranya menggunakan power yang negara itu miliki. Dalam kasus ini menurut pandangan saya Amerika Serikat menggunakan salah satu taktik power yang bisa dibilang baru dimana mendeklarasikan bahwa tujuan kebijakan luar negeri Amerika Serikat tidak dapat diprediksi. Dengan menolak mediasi AS, India menunjukkan ketidakpercayaan terhadap niat baik negara adikuasa tersebut, yang sering kali terjebak dalam konflik kepentingan global. Dengan menolak mediasi AS, India berusaha untuk menegaskan posisi mereka sebagai aktor utama di wilayah tersebut dan menciptakan narasi bahwa mereka adalah pihak yang berwenang dalam penyelesaian masalah Kashmir.

Penolakan India terhadap mediasi AS dapat dilihat sebagai upaya untuk memperkuat identitas nasional dan legitimasi pemerintah domestik. Dengan menegaskan bahwa Kashmir adalah bagian integral dari India, pemerintah berusaha menyatukan warganya di bawah nilai-nilai nasionalis. Dalam konteks ini, strategi kebijakan luar negeri India tidak hanya tentang diplomasi tetapi juga tentang bagaimana mempertahankan stabilitas sosial dan politik di dalam negeri. Oleh karena itu, meskipun kritik terhadap penolakan ini mungkin muncul, pendekatan realistis India terhadap pembebasan Kashmir mencerminkan peta kekuatan yang lebih luas di kawasan dan bagaimana negara-negara berusaha menghadapi dinamika internasional yang kompleks.

India sangat berhati-hati dalam melakukan intervensi internasional dalam masalah Kashmir, karena khawatir hal itu akan membahayakan kedaulatan dan integritas wilayahnya. Pemerintah India secara historis menekankan sifat bilateral dalam sengketa Kashmir, dengan alasan bahwa semua masalah antara India dan Pakistan harus diselesaikan melalui negosiasi langsung. Sikap ini sebagian disebabkan oleh kekhawatiran India bahwa masyarakat internasional mungkin tidak sepenuhnya mengakui kewenangan kendalinya atas wilayah Kashmir.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Adinda Nur Layla. (2019). ANALISIS PENOLAKAN INDIA TERHADAP AMERIKA SERIKAT SEBAGAI MEDIATOR KONFLIK KASHMIR PADA TAHUN 2017. (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah).

Gul, Azeem & Ahmad, Riaz. (2019). CRITICAL ANALYSIS OF THE US MEDIATING ROLE IN INDIA-PAKISTAN CONFLICT. Margalla Papers. 119-126.

John, Anthony Wanis ST. JOHN. (1997). Third Party Mediation over Kashmir: A Modest Proposal. International Peacekeeping, 4(4), 1-30.

Khaeruddin & Afdila, Nur. (2021). KASHMIR; SENGKETA PERBATASAN INDIA-PAKISTAN DAN ANALISIS HUKUM INTERNASIONAL. Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Social Humaniora, 3(1), 25-36.

Sudirman, Arfin., Djuyand, Yusa., & Sinyal, Yoni Yolanda. (2023). KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDIA TERKAIT ISU PERBATASAN MELALUI PENANDATANGANAN BORDER DEFENCE COOPERATION AGREEMENT DENGAN TIONGKOK TAHUN 2013. Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional, 2(2), 61-75.