Meningkatkan Kesadaran Diri atau Masyarakat akan Krisis Iklim

Meningkatkan Kesadaran akan Krisis Iklim: Tanggung Jawab Bersama atau Beban Pemerintah?”

sumber: https://pixabay.com/id/

Perubahan iklim adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dunia saat ini. Kenaikan suhu global, banjir, kekeringan, hingga fenomena cuaca ekstrem telah menimbulkan dampak signifikan terhadap lingkungan, ekonomi, dan kehidupan manusia. Indonesia, sebagai negarakepulauan dengan keanekaragaman hayati yang melimpah, juga menghadapi ancaman serius, seperti naiknya permukaan laut yang mengancam pemukiman di daerah pesisir dan deforestasi yang merusak ekosistem.Namun, di tengah ancaman ini, kesadaran masyarakat terhadap krisis iklim masih tergolong rendah.Banyak yang menganggap bahwa isu ini adalah tanggung jawab pemerintah semata. Di sisi lain, pemerintah sering kali menghadapi kendala dalam menerapkan kebijakan ramah lingkungan akibat minimnya dukungan masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada diskusi lebih dalam tentang siapa yang seharusnya memikul tanggung jawab utama: pemerintah, masyarakat, atau keduanya? Krisis iklim merujuk pada perubahan iklim yang disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan industrialisasi yang tidak berkelanjutan. Dampaknya meliputi kenaikan suhu global, cuaca ekstrem, naiknya permukaan laut, hingga kerusakan ekosistem.Kesadaran terhadap krisis iklim penting untuk mendorong aksi nyata, mulai dari mengurangi emisi karbon hingga melindungi sumber daya alam. Tanpa kesadaran ini, langkah-langkah mitigasi dan adaptasi akan sulit diterapkan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Krisis iklim adalah masalah global yang melibatkan banyak pihak. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk membuat kebijakan, seperti regulasi energi terbarukan dan pengelolaan limbah.Namun, masyarakat juga harus berperan aktif melalui gaya hidup berkelanjutan, seperti mengurangi penggunaan plastik dan mendukung produk lokal.Selain itu, sektor swasta berperan penting dalam menciptakan inovasi ramah lingkungan dan menjalankan bisnis yang berkelanjutan. Kesuksesan dalam menangani krisis ini hanya dapat dicapai jika semua pihak bekerja sama.Kesadaran akan krisis iklim harus dimulai sejak dini, bahkan sejak masa sekolah. Semakin awal seseorang memahami pentingnya menjaga lingkungan, semakin besar peluang untuk membentuk pola pikir yang peduli terhadap alam.Namun, kesadaran ini tidak boleh berhenti pada tahap pendidikan formal. Kampanye kesadaran harus dilakukan secara berkelanjutan, khususnya di tengah masyarakat yang kurang terpapar informasi tentang dampak perubahan iklim.Tindakan untuk meningkatkan kesadaran harus dimulai di lingkungan terdekat, seperti rumah, sekolah, tempat kerja, hingga komunitas lokal. Contohnya, keluarga dapat mempraktikkan daur ulang dan hemat energi, sementara sekolah dapat mengajarkan pentingnya keberlanjutan melalui kurikulum.Pemerintah juga perlu fokus pada wilayah-wilayah yang rentan terhadap dampak krisis iklim, seperti daerah pesisir atau kawasan dengan tingkat deforestasi tinggi. Kampanye lokal di daerah ini dapat memberikan dampak yang lebih besar.Kesadaran adalah langkah pertama menuju perubahan. Tanpa pemahaman akan bahaya krisis iklim, masyarakat cenderung tidak peduli atau merasa bahwa masalah ini adalah tanggung jawab pemerintah semata. Padahal, aksi individu, seperti mengurangi konsumsi energi dan mendukung kebijakan hijau, dapat berkontribusi signifikan. Selain itu, kesadaran kolektif dapat memberikan tekanan pada pemerintah dan sektor swasta untuk lebih serius menangani isu lingkungan. Dengan adanya dukungan masyarakat, kebijakan yang progresif lebih mudah diterima dan dilaksanakan. Meningkatkan kesadaran dapat dilakukan melalui beberapa cara:

1. Edukasi Publik: Kampanye media massa dan media sosial untuk memberikan informasi tentang krisis iklim secara jelas dan menarik.

2. Partisipasi Komunitas: Mengadakan kegiatan lokal, seperti penanaman pohon, pengelolaan sampah, atau lokakarya lingkungan.

3. Kolaborasi Pemerintah dan Swasta: Membangun infrastruktur yang mendukung gaya hidup ramah lingkungan, seperti transportasi publik yang efisien dan fasilitas daur ulang.

4. Mengintegrasikan Pendidikan Lingkungan: Menjadikan pelajaran tentang keberlanjutan sebagai bagian dari kurikulum sekolah.

Krisis iklim adalah tantangan global yang memerlukan kerja sama lintas sektor. Pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan yang tegas, seperti regulasi emisi karbon dan pelarangan aktivitas ilegal seperti pembalakan liar. Namun, implementasi kebijakan ini sering terhambat oleh rendahnya partisipasi masyarakat dan kurangnya kesadaran publik. Di sisi lain, masyarakat cenderung bergantung pada pemerintah dan enggan mengambil peran aktif. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi dan penyuluhan belum dilakukan secara maksimal. Padahal, kontribusi individu, seperti mengurangi penggunaan energi dan memilih produk ramah lingkungan, dapat memberikan dampak besar jika dilakukan secara kolektif. Sektor swasta juga memiliki peran strategis melalui inovasi teknologi hijau. Namun, profit-oriented mindset sering kali menjadi penghalang untuk adopsi keberlanjutan secara luas. Dibutuhkan dorongan dari pemerintah melalui regulasi atau insentif yang menarik

1. Pemerintah:

• Meningkatkan kampanye kesadaran publik melalui program nasional yang melibatkan media, komunitas, dan organisasi.

• Mengintegrasikan pendidikan lingkungan dalam kurikulum sekolah untuk membangun generasi yang peduli terhadap krisis iklim.

• Memberikan insentif kepada sektor swasta untuk mengembangkan teknologi ramah lingkungan.

2. Masyarakat:

• Mengurangi jejak karbon dengan mengadopsi gaya hidup berkelanjutan, seperti hemat energi, mengurangi konsumsi plastik, dan mendukung produk lokal.

• Berpartisipasi dalam kegiatan komunitas, seperti program penghijauan atau pengelolaan limbah.

3. Sektor Swasta:

• Menerapkan praktik bisnis yang ramah lingkungan, seperti mengurangi emisi karbon, meminimalkan limbah, dan mendukung inovasi berkelanjutan.

• Mengedukasi konsumen tentang pentingnya memilih produk ramah lingkungan.

4. Kolaborasi:

Semua pihak perlu bekerja sama. Pemerintah dapat memfasilitasi dialog antara masyarakat dan sektor swasta untuk memastikan program keberlanjutan berjalan efektif.

Krisis iklim adalah tantangan yang membutuhkan tanggung jawab bersama. Pemerintah memang memiliki peran besar dalam menciptakan kebijakan dan regulasi, tetapi kesadaran dan

partisipasi masyarakat adalah kunci untuk memastikan keberlanjutan upaya tersebut. Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, kesadaran akan krisis iklim dapat ditingkatkan, diikuti oleh tindakan nyata untuk melindungi bumi bagi generasi mendatang.

penulis: Alit Yunita Mahasiswa Universitas Pamulang jurusan Ilmu Komunikasi

Dosen Pengampu: Diah Tri Andini tugas mata kuliah Dasar-Dasar Jurnalistik