Mahasiswa Demo Lagi? Ada Apa dengan Pemerintah?

Aliansi Mahasiwa Indonesia akan menggelar aksi demonstrasi pada tanggal 21 April 20222

Oleh : Tiberius Zalukhu

Sebuah catatan sejarah atas aksi demo yang diselenggarakan oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta (11/4/2022) guna menolak wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden menuai perhatian dari banyak kalangan. Mahasiswa melakukan aksi demonstrasi dan apa tuntutannya masih terus diperbincangkan. Dimulai dari gerakan 11 April, pemukulan Ade Armando hingga pernyataan kontoversial oleh koordinator BEM SI tentang perbandingan kebebasan dan kesejahetaraan era orde baru dan reformasi masih menuai polemik di tengah masyarakat dan media sosial. Pro dan kontra atas aksi demonstrasi mahasiswa pun tidak dapat dibendung hingga menjadi trending topik pada media sosial Twitter. Terlebih-lebih atas pernyataan Ketua Koordinator BEM SI Kaharuddin menjadi sorotan terkait ucapannya tentang masa Orde Baru (Orba) lebih baik dari masa sekarang. Hal itu diucapkan saat Kaharuddin menjadi pembicara di acara Hotroom yang dipandu pengacara kondang Hotman Paris Hutapea, Kamis (14/4/2022) lalu. Namun, melalui media sosialnya, Kaharuddin meralat ucapannya. Pernyataan tersebut banyak menuai banyak kritikan dari para pengamat politik dan aktivis sehingga keberadaan mahasiswa yang sekarang dinilai kurang ilmunya dan perlu belajar dengan para seniornya yaitu mahasiswa 1998.Dan hingga saat ini, Urgensi demonstrasi mahasiswa dan apa tuntutannya masih terus dipertanyakan. Mengapa mahasiswa demo? Apa tuntutannya ? Ada apa dengan Pemerintah?

Mengapa Mahasiswa Demo?

Sejumlah pertanyaan terus dilontarkan setelah Presiden RI Joko Widodo membuat pernyataan tegas dan menolak perpanjangan jabatan presiden, Jokowi 3 periode, serta pemilu tetap dilaksanakan sesuai jadwal pada tahun 2024. Mengapa mahasiswa masih melakukan demo? Apa penyebabnya? Seakan-akan mahasiswa tidak mempunyai tuntutan yang jelas. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta pada Seniin (11/4/2022). Lokasi aksi bergeser dari rencana sebelumnya yang diagendakan ke Istana Negara, Jakarta Pusat. Koordinator BEM SI, Kaharuddin mengatakan, lokasi demonstrasi dipindah dari Istana Negara ke DPR dengan sejumlah pertimbangan. Salah satunya yakni karena kunci untuk menutup amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tentang masa jabatan presiden adalah melalui lembaga legislatif. Tujuan dari BEM SI agar “wakil rakyat tidak mengkhianati konstitusi negara dengan tidak melakukan amandemen. Serta kawan-kawan daerah perlu disambut juga aspirasinya dari daerah”. Para mahasiswa juga menagih janji-janji kampanye presiden Jokowi yang masih belum terlaksana hingga menjelang akhir masa jabatannya.Apalagi dengan fenomena kelangkaan minyak goreng, kenaikan BBM dan harga sembako menjadi tujuan utama mahasiswa dalam menyampaikan keresahan masyarakat kepada pemerintah secara langsung.

Apa Tuntutannya?

Apa sebenarnya tuntutan mahasiswa? Mahasiswa punya data atau kajian apa?. Banyak kalangan yang masih belum paham atas tuntutan dasar mahasiswa. Ada yang menganggap mahasiswa tidak punya data ataupun kajian dan menyatakan bahwa sebagian mahasiswa demo hanya sekedar ikut-ikutan saja. Bahkan ada yang menganggap gerakan mahasiswa itu sebagai mahasewa yang disebut dengan mahasiswa sewaan merupakan gerakan yang ditunggangi oleh pihak tertentu dengan memanfaatkan mahasiswa sebagai aksiator pembuat kerusuhan dan kekacauan semata. Dikutip dari detik.com, ada beberapa tuntutan mahasiswa pada gerakan 11 april 2022 antara lain Mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat bukan aspirasi partai, Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menjemput aspirasi rakyat sebagaimana aksi massa yang telah dilakukan dari berbagai daerah dari tanggal 28 Maret hingga 11 April 2022, Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amandemen, bersikap tegas menolak penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode, Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan Mahasiswa kepada Presiden yang hingga saat ini belum terjawab, serta menolak kenaikan harga bahan pokok, BBM dan meminta penyelesaian dugaan kasus mafia minyak goreng. Tuntutan tersebut disampaikan mahasiswa tepat di depan gedung DPR RI. Terkait hal tersebut, mahasiswa memiliki komitmen dalam mengawasi seluruh penyataan pemerintah dan terus mengawal keberlangsunngan pemilu nantinya di tahun 2024. Mahasiswa juga sebenarnya mengharapkan responsivitas dan tindakan nyata dari pemerintah dalam menangani permasalahan yang ada di tengah masyarakat sehingga tidak ada spekulasi yang menimbulkan polemik di masyarakat.

Mahasiswa Demo Lagi?

Baru-baru ini ditengah catatan demokrasi, pemerintah akan dihadapkan dengan adanya wacana mahasiswa akan menggelar demo lagi pada 21 April. Apa tuntutan masih belum tersampaikan? Siapa yang akan menggelar demo lanjutan ini? Apakah akan mengukir sejarah baru atau membuat cerminan demokrasi kita semakin memburuk?. Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) menyampaikan akan melakukan aksi besar pada 21 April 2022 dengan tuntutan agar Pemerintah menuntaskan masalah minyak goreng, menolak kenaikan BBM, menolak kenaikan PPN dan menolak perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Dalam demo 21 April 2022, Ketua BEM UI Bayu Satria Utomo mengatakan banyak kampus lain yang tergabung di AMI akan ikut turun ke jalan, ia menyebut setidaknya sudah ada 100 ketua lembaga/komunitas mahasiswa yang bergabung di AMI. Koordinator BEM SI, Kaharuddin, memastikan pihaknya absen alias tak ikut dalam aksi mahasiswa pada 21 April 2022. Kaharuddin menjelaskan, alasan pihaknya tidak mengikuti aksi itu karena BEM SI sudah menggelar aksi serupa pada 28 Maret 2022, dan 11 April 2022. Kahar mengatakan BEM SI juga masih menunggu jawaban dari pemerintah perihal 18 tuntutan kepada presiden dan 4 tuntutan kepada DPR RI. Tuntutan tersebut disampaikan dalam demo 11 April 2022 dan diterima oleh tiga orang Wakil Ketua DPR RI. Kemudian timbul pertanyaan apakah yang menjadi pembeda dari gerakan 11 April dengan gerakan 21 April? Apakah tuntutannya berbeda? Mengapa gerakan mahasiswa tidak bersatu aja?. Dalam menjawab pertanyaan tersebut, memang pada hakikatnya terdapat perpecahan Aliansi dari BEM SI yang menjadi 2. BEM SI sendiri di koordinator oleh Kaharuddin selaku BEM Universitas Riau, sedangkan Aliansi Mahasiswa Indonesia di ketuai oleh ketua BEM UI Bayu Satria Utomo. Pada prinsipnya tuntutan 2 Aliansi mahasiswa ini adalah sama, namun pergerakan nya mungkin berbeda waktu dan kondisi situsional saja.

Ada apa dengan Pemerintah?

Kondisi perekonomian Indonesia ditengah pandemi ini masih memperihatinkan. Pemerintah dituntut untuk terus menstabilkan ekonomi dan memberikan solusi yang terbaik bagi masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan. Pemerintah sudah berupaya dalam menangani pandemi, krisis ekonomi, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin berupa bantuan sosial. Namun, pada pelaksanaanya masih banyak yang tidak sesuai. Hal tersebut membuat ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dikarenakan kebijakan tidak dilaksanakan dengan baik sehingga merugikan masyarakat pada umumnya. Salah satu kasus yang terus menjadi sorotan publik terhadap kinerja pemerintah ialah dugaan mafia minyak goreng. Kasus ini terkuak setelah Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menetapkan empat tersangka kasus minyak sawit mentah.

Tindakan tersebut mempresentasikan buruknya kinerja pemerintah sehingga menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat dan menimbulkan mahasiswa menuntut keadilan dan menyampaikan aspirasi dan keluhan masyarakat. Tingkat pengawasan yang rendah terhadap pelaksanan kebijakan menjadi salah satu penyebab oknum pemerintah leluasa dalam melakukan tindak pidana korupsi dan sebagainya. Selama ini pemerintah hanya sekedar membuat kebijakan, tetapi tidak mengawasi secara ketat bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut dilapangan oleh instansi pemerintah terkait. Seakan memberikan ruang bagi para pelaku dalam melakukan kejahatan. Pemerintah tidak berkaca atas kejadian yang sebelumnya dimana seorang mentri sosial melakukan tindak pidana korupsi. Setelah mengeluarkan kebijakan dengan mudahnya adanya kasus mafia minyak goreng yang justru menjadi permasalahan penting bagi masyarakat. Pemerintah seharusnya memberikan pengawasan ketat bagi pelaksana sehingga tingkat dalam melakukan tindakan korupsi dapat diatasi sebelum terjadi. Dan pemerintah harus benar-benar komitmen dalam memenuhi kepentingan rakyat.

Belum lagi UU IKN yang menuai kontroversi di tengah masyarakat. Indonesia yang masih dalam keadaan pandemi seharusnya fokus pada pemulihan ekonomi negara dan masyarakat. Seharusnya pemerintah tidak terburu-buru dan perlu mengkaji ulang terhadap UU tersebut. Karena yang masyarakat harapkan bukanlah IKN, akan tetapi stabilisasi ekonomi terutama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal inilah yang menjadi alasan utama mengapa mahasiswa melakukan gerakan nasional dalam mengingatkan kinerja pemerintah yang dinilai menurun dan tidak pro rakyat. Mahasiswa berjuang mencari keadilan dan menuntut hak masyarakat agar dipenuhi oleh pemerintah. Semoga apa yang diharapkan mahasiswa dapat direspon baik oleh pemerintah. Kejadian-kejadian ini kiranya menjadi pembelajaran serta cerminan pemerintah dalam melaksankan kewenangan dan wewenangnya. Semoga keadaan secepatnya akan pulih dan demokrasi negara ini menjadi baik.