Secara Sah Moeldoko Menjadi Ketum Partai Demokrat Versi KLB

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Moeldoko. Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A dan Twitter/@SBYudhoyono

Beberapa waktu lalu secara sah Bapak Moeldoko menjadi Ketua Umum versi KLB yang telah dilaksanakan di Sumatera Utara, dan beliau pun hadir dalam acara tersebut dan melakukan orasi politiknya pertama.

Tetapi di lain pihak yaitu Partai Demokrat yang dipimpin AHY, pada saat memberikan pernyataan bahwa beliau tidak mengakui KLB Demokrat di Sumatera Utara, dan memberikan untuk loyalis Partai Demokrat untuk sebagai tag line dalam menjaga solidaritas dan para kader demokrat.

Tetapi apabila pemerintah yaitu Menkumham yaitu Bapak Yasonna Laoly, mengakui Demokrat versi KLB akan menjadi hancur sebuah demokrasi di negara ini. Karena Demokrat yang dipimpin AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) sudah disahkan oleh Menkumham pada tanggal 15 Maret 2020 pada Kongres V yang sudah dilaksanakan tersebut.

Karena secara tidak langsung kita mengetahui bahwa KSP yaitu Bapak Moeldoko adalah pembantu Presiden Joko Widodo, akan mendukung anak buahnya tersebut atau menegurnya dalam sikap beliau dengan peran beliau di permasalahan yang terjadi di Partai Demokrat. Ditempat yang berbeda Menkopolhukam, Bapak Mahmud Md belum ada agenda khusus dalam perkara tersebut, tetapi pemerintah akan menyelesaikan permasalahan tersebut secara berdasarkan hukum dan dasarnya adanya KLB Demokrat di Sumatera Utara.

Apakah ini sebuah rencana yang dimana Moeldoko dalam Capres 2024 mendatang karena beliau harus mempunyai kapal untuk maju dalam capres mendatang, dengan dukungan dia dalam jumlah suara di legislatif, kenapa harus demokrat yang jelas dia bukan merupakan kader awal dari demokrat tetapi seperti mengambil paksa demi sebuah kepentingan beliau dan beberapa kelompoknya.

Para Ketua DPW, DPD dan DPC partai Demokrat siap memberikan sanksi dipecat, apabila ada kadernya mengikuti dan keluar dari aturan main dalam proses yang sudah disahkan dengan kata lain apabila ada yang ikut KLB di Sumatera Utara.

Banyak yang disayangkan dalam proses ini, yaitu pemerintah kenapa tidak bisa memperingati dan memberikan teguran keras langsung KSP, Moeldoko.

Presiden Joko Widodo, apakah sudah memperingati tersebut dalam secara personal maupun beliau sebagai pimpinan,

Kita tidak tahu kenapa Moeldoko sangat berambisi dengan masalah dia menjadi Ketua Umum, dengan kata lain dalang menjadi wayang dan wayangnya terlihat jelas siapa ?

Dengan kata lain ada aktor yang kuat dibelakang dalam proses menuju KLB Sumatera Utara sampai akhirnya Moeldoko di jadikan Ketua Umum.