Ada Pilpres dan Pilkada di 2024, Bisa Kerek Pertumbuhan Ekonomi?

Ilustrasi Pemilu. Foto: Dok Kemenkeu

Tahun 2024 merupakan tahun dengan dua perhelatan politik besar yaitu pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Momen ini tentu memiliki dampak yang cukup signifikan pada perputaran ekonomi.

Untuk Pilpres, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, mengungkap perputaran dana terkait Pemilu 2024 mencapai Rp 80.117.675.256.064,00 (Rp 80 triliun). Angka ini merupakan perputaran dana dari Januari 2023 sampai 2024.

"Selama periode Januari 2023 sampai dengan Mei 2024, PPATK telah menyampaikan 108 produk intelijen keuangan terkait dengan pemilu 2024 dan/atau yang melibatkan parpol/anggota parpol/calon legislatif/incumbent/pejabat aktif dengan nominal perputaran dana sebesar total Rp 80.117.675.256.064,00 (Rp 80 triliun)," ujar Ivan dalam rapat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada akhir Juni lalu.

Terkait perputaran dana selama pilpres, sebelumnya Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad menjelaskan perputaran uang itu terjadi di sektor makanan dan minuman, akomodasi, hotel, transportasi hingga logistik.

Selain itu, belanja konsumsi yang tinggi juga menjadi hal yang terjadi di tahun politik. Pemerintah juga mengeluarkan anggaran sekitar Rp 50 triliun sampai Rp 60 triliun jelang pemilu.

Kondisi jalan raya khususnya di sejumlah ruas protokol wilayah DKI Jakarta saat pemilihan kepala daerah (pilkada), Rabu (27/11/2024) relatif lebih lengang daripada hari biasa, meski terdapat kepadatan kendaraan di sejumlah ruas jalan ibukota. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Pilkada Bisa Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV

Selain Pilpres, perputaran uang juga terjadi pada Pilkada. Ekonom dari Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet bilang pilkada mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal IV sekitar 0,3 sampai 0,5 persen.

“Berdasarkan penyelenggaraan pilkada dan pilpres sebelumnya, saya kira pilkada mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal IV di kisaran 0,3-0,5 persen,” kata Yusuf kepada kumparan, dikutip Rabu (26/11).

Yusuf mengungkap perkiraan uang yang beredar selama Pilkada 2024 mencapai Rp 90 triliun sampai Rp 100 triliun. Hal ini mencakup belanja kampanye, logistik pemilu sampai beberapa aspek lain.

“Berdasarkan data historis dari pelaksanaan pilkada sebelumnya, diperkirakan uang yang beredar bisa mencapai Rp 90 hingga 100 triliun. Jumlah ini mencakup berbagai elemen, mulai dari belanja kampanye, logistik pemilu, hingga multiplier effect yang meluas ke berbagai sektor ekonomi,” kata Yusuf.

Pertumbuhan ekonomi dari Pilkada 2024, menurut Yusuf, didorong konsumsi rumah tangga yang mendapat pendapatan tambahan seperti honor dari kegiatan politik seperti menjadi tim sukses sampai panitia pemungutan suara.

“Peningkatan ini sebagian besar didorong oleh konsumsi rumah tangga yang melonjak akibat adanya pendapatan tambahan dari berbagai aktivitas politik. Honor bagi tim sukses, panitia pemungutan suara, serta pekerja pada kegiatan kampanye memberikan stimulus langsung kepada masyarakat,” lanjutnya.

Sedangkan sektor yang paling diuntungkan dari penyelenggaraan Pilkada juga beragam mulai dari industri percetakan dan tekstil, transportasi, perhotelan, restoran sampai media.

“Industri percetakan dan tekstil, misalnya, akan mendapatkan dorongan signifikan dari permintaan alat peraga dan atribut kampanye. Sektor transportasi juga diuntungkan untuk mendukung mobilisasi tim kampanye, sementara sektor perhotelan, restoran, dan media massa akan menikmati lonjakan permintaan untuk akomodasi dan iklan politik,” jelas Yusuf.