PR Bahlil di Kementerian ESDM: Pensiunkan PLTU hingga Proyek EBT Jadi Prioritas

Presiden Joko Widodo (kanan) berjabat tangan dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (kiri) usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024). Foto: Sigid Kurniawan/ANTARA FOTO

Bahlil Lahadalia diangkat jadi Menteri ESDM, Senin (19/8). Dengan jabatan barunya, dia punya banyak pekerjaan rumah di sektor energi bersih alias energi baru dan terbarukan (EBT), mulai dari melanjutkan peta jalan pemensiunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) hingga prioritaskan proyek EBT.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR), Fabby Tumiwa membeberkan beberapa tugas krusial yang perlu Bahlil tuntaskan, termasuk implementasi peta jalan pengakhiran operasi PLTU yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

Fabby bilang, peta jalan yang seharusnya telah disusun oleh Kementerian ESDM tersebut memberikan kepastian hukum bagi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam melaksanakan program pensiun dini PLTU, termasuk Pensiun Dini PLTU Cirebon 1 pada Desember 2035 dengan skema Energy Transition Mechanism (ETM).

“Kajian IESR menunjukkan bahwa seluruh PLTU harus dihentikan secara bertahap sebelum 2045 dan 80 persen di antaranya harus dihentikan sebelum 2040 untuk selaras dengan tujuan pembatasan pemanasan global sebesar 1,5 derajat Celcius sesuai Persetujuan Paris,” kata Fabby dalam keterangannya, Senin (19/8).

Langkah ini menurut dia akan mempercepat penetrasi energi terbarukan yang harus mencapai 40 persen dalam bauran energi primer di tahun 2030.

PR pemensiunan PLTU ini diemban oleh Bahlil sebab, selama menjabat sebagai Menteri ESDM, Arifin Tasrif telah melakukan sejumlah langkah strategis untuk mendorong pengembangan energi terbarukan dan berbagai upaya transisi energi, termasuk mengupayakan Perpres 112/2022.

Suasana serah terima jabatan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Senin (19/8/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Arifin dalam upaya mendorong transisi energi, lanjut Fabby, telah menetapkan target net-zero emission di 2060 atau lebih awal, mendorong percepatan energi terbarukan melalui pengaturan mengenai PLTS atap dan Proyek Strategis Nasional (PSN) PLTS atap 3,6 GW pada 2025.

Selain itu mengimplementasikan penggunaan kendaraan listrik, pengakhiran operasi PLTU dan meletakkan fondasi bagi implementasi Just Energy Transition Partnership (JETP), yang diluncurkan pada November 2022, di sela-sela KTT G20.

“Selama menjabat sebagai Menteri ESDM, Arifin Tasrif berusaha mendorong transisi energi. Walaupun energi terbarukan tidak bertumbuh sesuai dengan ekspektasi, keputusan Arifin Tasrif untuk mengakhiri pembangunan PLTU baru oleh PLN, memberikan landasan yang kuat untuk peningkatan penetrasi energi terbarukan, seiring dengan mulai meningkatnya permintaan listrik kembali ke periode sebelum pandemi,” jelas Fabby.

Fabby berharap komitmen transisi energi menuju NZE 2060 atau lebih awal dapat dilanjutkan dan upaya untuk mencapai target energi terbarukan 23 persen di 2025 diperkuat di masa kepemimpinan Bahlil sebagai Menteri ESDM yang baru.

PLTU Cirebon 1. Foto: Cirebon Power/HO/Antara

Fabby mengingatkan, pentingnya akselerasi pemanfaatan energi terbarukan untuk mencapai 23 persen di tahun 2025, meskipun bauran energi terbarukan masih jauh dari target dan baru mencapai sekitar 13,09 persen pada 2023.

“Mengingat masa bakti kabinet tinggal dua bulan, dalam jangka pendek Menteri Bahlil perlu memastikan agar PLN berkomitmen meningkatkan kapasitas energi terbarukan dalam RUPTL 2024,” tambah Fabby.

Bahlil juga harus mendorong agar power wheeling masuk dalam draft RUU EBET sebagai salah satu strategi meningkatkan partisipasi swasta dan BUMN untuk berinvestasi pada energi terbarukan, dan menyelesaikan pembahasan RPP Kebijakan Energi Nasional tanpa menurunkan target bauran energi terbarukan dan memastikan target yang selaras dengan Paris Agreement

Fabby juga mengingatkan Bahlil untuk memastikan implementasi JETP dapat berjalan sesuai rencana. Hal ini dilakukan dengan memberikan prioritas pada penyiapan daftar proyek energi terbarukan yang layak didanai dan reformasi kebijakan-kebijakan yang selama ini menghalangi investasi energi terbarukan.

Menurut Fabby, Bahlil perlu memberikan jaminan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan mundur dari komitmen transisi energi untuk menjaga kepercayaan negara-negara mitra mendukung transisi energi di Indonesia.

“Implementasi JETP membutuhkan konsistensi dan komitmen jangka panjang. Oleh karena itu, Menteri ESDM yang baru perlu menjaga kesinambungan kebijakan dan memastikan bahwa dukungan dari mitra internasional tetap solid dalam mendorong transisi energi di Indonesia,” tutup Fabby.