Tarif Perdagangan Baru Trump Berpotensi Ancam Resesi Global

Presiden Donald Trump menunjukkan grafik tarif impor baru saat "Make America Wealthy Again" di Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat, Rabu (2/4/2025). Foto: Brendan Smialowski/AFP

Keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menaikkan tarif impor pada Rabu (3/4), berpotensi memperlambat ekonomi global yang baru saja mulai pulih dari lonjakan inflasi pasca-pandemi.

Ketidakstabilan geopolitik dan ekonomi, ditambah adanya kebijakan ini dinilai hanya akan memperburuk situasi.

Kebijakan ini bahkan bisa menjadi titik balik bagi sistem globalisasi yang selama ini mengandalkan Amerika sebagai pilar utama ekonomi dunia.

Ekonom dari Nomura Research Institute, Takahide Kiuchi, memperingatkan bahwa tarif impor yang diberlakukan Trump bisa menghancurkan sistem perdagangan bebas global yang justru selama ini dipimpin oleh AS sejak Perang Dunia II.

Dalam beberapa bulan ke depan, dampak yang paling terasa adalah kenaikan harga barang yang signifikan. Kenaikan ini tidak hanya akan mengurangi daya beli masyarakat tetapi juga menekan permintaan barang dan jasa secara keseluruhan.

Antonio Fatas, ekonom makro dari INSEAD, menyatakan bahwa kebijakan ini berisiko memperburuk kinerja ekonomi AS dan global.

"Lebih banyak ketidakpastian, dan mungkin mengarah pada sesuatu yang kita sebut resesi global," katanya mengutip Reuters, Kamis (3/4).

Presiden China Xi Jinping membuka Forum Kerja Sama China-Afrika (FOCAC) di Beijing. Foto: Nadia Jovita Injilia Riso/kumparan

Dalam konferensi pers di Gedung Putih, Trump mengumumkan tarif dasar sebesar 10 persen untuk semua impor. Beberapa negara dikenakan tarif yang jauh lebih tinggi, seperti 34 persen untuk China dan 20 persen untuk Uni Eropa.

Sementara itu, tarif untuk mobil dan suku cadang otomotif telah dikonfirmasi sebesar 25 persen.

Menurut Trump, kebijakan ini bertujuan untuk membawa kembali industri manufaktur strategis ke dalam negeri.

Secara keseluruhan, tarif rata-rata impor AS melonjak dari 2,5 persen pada 2024 menjadi 22 persen, level tertinggi sejak tahun 1910.

Kepala riset ekonomi AS di Fitch Ratings, Olu Sonola, menyebut kebijakan ini sebagai 'game changer' yang dapat mendorong banyak negara ke dalam resesi.

Namun, Direktur IMF Kristalina Georgieva menyatakan bahwa meskipun IMF mungkin akan sedikit menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2025 yang saat ini berada di 3,3 persen, ia tidak melihat tanda-tanda resesi global dalam waktu dekat.

Dampak tarif ini akan berbeda di setiap negara, tergantung besarannya. Misalnya, Inggris dikenakan tarif 10 persen, sementara Kamboja menghadapi tarif 49 persen. Jika kebijakan ini memicu perang dagang yang lebih luas, maka negara-negara seperti China akan semakin tertekan karena harus mencari pasar baru di tengah lemahnya konsumsi domestik.

Dampak bagi Asia dan Negara Berkembang

Pekerja melakukan bongkar muat gula kristal putih impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Sabtu (1/4/2023). Foto: Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTO

Marcel Thieliant dari Capital Economics menyebut bahwa ekonomi Asia akan paling terpukul oleh kebijakan tarif ini. Selain menghadapi tarif lebih tinggi, negara-negara Asia juga sangat bergantung pada permintaan barang dari AS.

"Ekonomi Asia akan lebih terpukul dibandingkan negara-negara lain akibat tarif timbal balik AS," kata dia.

Jika ekonomi AS mengalami resesi, dampaknya akan sangat besar bagi negara berkembang yang ekonominya bergantung pada AS sebagai pasar utama.

Kekhawatiran ini langsung terasa di pasar keuangan. Saham anjlok, sementara investor bergegas mencari aset aman seperti obligasi, emas, dan yen Jepang.

Dampak dari kebijakan ini juga akan dirasakan oleh bank sentral dan pemerintah di seluruh dunia. Selama bertahun-tahun, rantai pasok global telah membantu menekan harga barang.

Namun, dengan terganggunya sistem ini, inflasi bisa lebih sulit dikendalikan.

Bank sentral seperti Bank of Japan mungkin harus menaikkan suku bunga untuk mengatasi inflasi, padahal bank-bank sentral besar lainnya justru bersiap menurunkan suku bunga.

Banyak negara yang tidak punya pilihan selain berusaha meminimalkan dampaknya dan meminta pengecualian dari tarif AS. Jepang dan Korea Selatan, misalnya, telah merencanakan langkah darurat untuk melindungi industri mereka yang terkena tarif tinggi.