Demokrat soal Anies-Cak Imin: Padahal Anies Bilang Deklarasi Awal September

31 Agustus 2023 19:20 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
7
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Bacapres Anies Baswedan menghadiri Kuliah Kebangsaan di FISIP Universitas Indonesia, Selasa (29/8/2023). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Bacapres Anies Baswedan menghadiri Kuliah Kebangsaan di FISIP Universitas Indonesia, Selasa (29/8/2023). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
ADVERTISEMENT
Partai Demokrat merasa kecewa dengan manuver PKB-NasDem dan bacapres Anies Baswedan. Anies tiba-tiba menyetujui duet Anies bersama Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
ADVERTISEMENT
Padahal, menurut Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya, tim 8 Koalisi Perubahan telah bersepakat soal cawapres. Termasuk soal deklarasi yang harus dipercepat.
"Tim 8 bersepakat, berdasarkan desakan yang makin kuat dari masyarakat tentang kepastian berlayar atau tidaknya koalisi ini, maka waktu menjadi hal yang esensial," kata Riefky melalui keterangannya, Kamis (31/8).
Terkait dengan waktu deklarasi ini juga telah dikomunikasikan kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023. Juga kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023, dan kepada Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023.
"Tentang penetapan waktu deklarasi ini, Surya Paloh menyerahkan sepenuhnya kepada Tim 8. Sedangkan SBY dan Salim Segaf bersetuju untuk dilakukan percepatan deklarasi," katanya.
ADVERTISEMENT
"Pada pertemuan capres Anies bersama Tim 8 dengan SBY, capres Anies menyampaikan bahwa deklarasi akan dilakukan pada awal September 2023," sambung dia.
Ia menambahkan tertundanya deklarasi ini karena Anies lebih patuh kepada Surya Paloh. Paloh sebelumnya memang terkesan ingin terus menunda.
"Diduga kuat, tidak terlaksananya deklarasi itu karena Capres Anies lebih patuh kepada Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang ingin terus menunda waktu deklarasi. Ini jelas mengganggu dan melanggar prinsip kesetaraan (equality) dalam koalisi," tutup dia.