Megawati Pimpin Upacara HUT RI di PDIP, Singgung Sosok Populis Permainkan Hukum

17 Agustus 2024 9:41 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
2
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menjadi inspektur upacara saat perayaan kemerdekaan ke-79 Indonesia di Masjid At Taufiq Sekolah Partai PDIP, Jagakarsa, Jaksel, Sabtu (17/8/2024). Foto: Thomas Bosco/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menjadi inspektur upacara saat perayaan kemerdekaan ke-79 Indonesia di Masjid At Taufiq Sekolah Partai PDIP, Jagakarsa, Jaksel, Sabtu (17/8/2024). Foto: Thomas Bosco/kumparan
ADVERTISEMENT
Presiden ke-5 Indonesia Megawati Soekarnoputri memimpin upacara HUT ke-79 Indonesia di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (17/8).
ADVERTISEMENT
Megawati memilih hadiri kegiatan internal PDIP dibandingkan memenuhi undangan untuk upacara di IKN.
Berdasarkan pantauan di lokasi, upacara dimulai pukul 08.56 WIB. Megawati menjadi inspektur upacara.
Setelah pengibaran bendera, pembacaan teks proklamasi, pembukaan UUD 1945, dan teks Pancasila, Megawati menyampaikan amanat upacara dengan membukanya dengan seruan merdeka sebanyak tiga kali.
"Merdeka, merdeka, merdeka," teriak Mega yang disambut para peserta upacara.
Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato politiknya saat penyerahkan SK rekomendasi kepada calon-calon kepala daerah di Aula DPP PDIP, Jakarta, Rabu (14/8/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
Megawati menyinggung perihal pentingnya peran Pancasila sebagai panduan dan garis hidup bagi bangsa. Begitu pun, perihal kondisi hukum Indonesia yang menurutnya kini mudah dipermainkan.
Tanpa menyinggung nama, Mega menyebutkan bahwa hukum Indonesia saat ini telah dipermainkan oleh sosok populis.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menjadi inspektur upacara saat perayaan kemerdekaan ke-79 Indonesia di Masjid At Taufiq Sekolah Partai PDIP, Jagakarsa, Jaksel, Sabtu (17/8/2024). Foto: Thomas Bosco/kumparan
"Kedaulatan rakyat mencoba diganti dengan kedaulatan kekuasaan. Hukum digeser maknanya dari keadilan yang hakiki menjadi alat intimidasi. Konstitusi yang harusnya menjadi landasan pokok bagi pemimpin yang seluruh rakyat Indonesia untuk dijalankan dengan seluruh-seluruhnya ternyata bisa seenaknya dibelokkan arahnya," kata Megawati.
Topi caping merah padati Jalan Lenteng Agung Raya dalam perayaan kemerdekaan ke-79 Indonesia oleh PDIP di depan Masjid At Taufiq, Jagakarsa, Jaksel, Sabtu (17/8/2024). Foto: Thomas Bosco/kumparan
"Produk hukum pun penuh legalitas prosedural tanpa falsafah falsafah hukum dan kegunaannya bagi kepentingan rakyat seluruh upaya tersebut berjalan secara sistematis dengan kemasan wataknya yang sepertinya populis," tambah dia.
ADVERTISEMENT
Hingga tulisan ini dimuat, Megawati masih menyampaikan amatanya.