PDIP Soroti Quick Count Sumut, Jakarta, Jateng: Anomali Ala Jokowi, Kawal C1!

Anggota Komisi II DPR Deddy Sitorus. Foto: YouTube/ TV Parlemen

Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, menyoroti hasil quick count atau hitung cepat Pilkada Serentak 2024.

Deddy meminta agar jajaran partai, tim pemenangan dan paslon dari PDIP tidak terpengaruh dengan hasil quick count beberapa lembaga survei.

Deddy mengatakan, DPP PDIP melihat berbagai indikasi yang mengarah pada upaya sistematis membangun opini publik lewat quick count. Opini tersebut yakni menciptakan opini "kalah" bagi paslon PDIP.

“Jika agenda ini berhasil maka akan menghancurkan moral force atau semangat jajaran partai, tim pemenangan dan paslon dalam mengawal proses penghitungan manual berjenjang,” ujar Deddy, Rabu (27/11).

Hasil quick count pilgub Jawa Tengah Indikator. Foto: Dok. Indikator

Deddy menegaskan, yang menentukan paslon menang atau kalah dalam Pilkada adalah perhitungan manual, bukan quick count.

DPP PDIP telah mengeluarkan seruan kepada seluruh pihak terkait agar terus mengawal dokumen C1, C hasil dan rekapitulasi suara tingkat kecamatan yang akan dilakukan besok (28/11) di seluruh Indonesia.

“Perhitungan suara Kecamatan (PPK) tersebut sangat penting,” kata Anggota DPR RI dari Kalimantan Utara ini.

Menurut Deddy, keanehan banyak ditemukan pada beberapa quick count tingkat kabupaten-kota dan provinsi. Sebagai contoh, Deddy menyebut terjadi di Kepulauan Riau, Jawa Timur, Jawa Tengah Daerah Khusus Jakarta, Banten, Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur.

“Hasil Exit Poll dan rekap C1 di daerah-daerah di atas tidak konsisten dengan QC yang ada. Demikian pula Sumatera Utara dan Kota Medan, jika melihat kondisi banjir di wilayah Medan dan wilayah penyangganya, patut ditengarai hasil QC tersebut patut diragukan,” kata Deddy.

“Khusus di Jakarta, data kamar hitung internal menunjukkan angka di kisaran 52-53% tetapi beberapa lembaga mengeluarkan hasil QC di bawah 50%. Kami menengarai ada upaya mempengaruhi hasil Pilgub agar berjalan 2 putaran,” tambahnya.

Kader PDIP mengadiri HUT Ke-50 PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (10/1/2023). Foto: Dok. YouTube PDIP

Anggota Komisi II DPR RI ini menyinggung daerah seperti Jateng, Sumut, Jatim dan Banten, sarat campur tangan ilegal aparatur kekuasaan.

“Daerah-daerah seperti Jawa Tengah, Sumatera Utara, Jatim dan Banten yang sarat dengan campur tangan ilegal aparatur kekuasaan sangat mungkin menghasilkan QC ala Jokowi," ucap Deddy.

"Daerah-daerah itu sudah sejak lama terjadi intervensi sebagaimana disampaikan Sekjen Hasto Kristiyanto dalam sebuah podcast beberapa hari lalu,” kata Deddy.

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung bersama Rano Karno menyampaikan keterangan kepada awak media saat menghadiri konferensi pers Quick Count di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Lebih jauh, Deddy mengatakan quick count adalah metode yang baik dan dapat diterima sebagai benchmark hasil Pemilu. Namun pengalaman Pileg dan Pilpres 2024 menunjukkan quick count dapat diintervensi di tingkat hulu.

“Sekarang kan semua lembaga pelaksana QC harus melaporkan secara detail lokasi samplingnya, ini membuka peluang intervensi. Jadi ini bukan soal tidak percaya QC, tetapi karena adanya indikasi faktor kerawanan di hulu dan di hilir,” ujar Deddy.

“Oleh karena itu, kami sudah memerintahkan agar saksi-saksi dan para simpatisan terus mengawal proses perhitungan suara manual berjenjang hingga proses di Mahkamah Konstitusi,” tutup Deddy.