Badan Gizi Nasional Buka Peluang Libatkan Swasta di Program Makan Bergizi Gratis

Dadan Hindayana saat pelantikan Pejabat Negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024). Foto: Zamachsyari/kumparan

Badan Gizi Nasional yang baru dibentuk Presiden Jokowi pekan lalu membuka opsi kerja sama dengan pihak swasta. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan peluang itu dibuka untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis Prabowo Subianto.

Untuk Program Makan Bergizi Gratis akan dijalankan mulai 2 Januari 2025. "Ya, pasti. Ini kan program yang sangat besar, ya, dan dilaksanakan setiap hari, menyangkut target yang besar juga. Jadi, semua pihak pasti welcome terlibat," kata Dadan di Istana Negara pada Senin (19/8).

Selain memberikan makan bergizi kepada anak-anak, kepada ibu hamil, dan ibu menyusui. Tujuan kerja sama dengan pihak swasta ini juga untuk menumbuhkan UMKM lokal. Apalagi program ini langsung dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia.

"Jadi kita akan bekerja sama intens dengan koperasi dengan BUMDES dan lain-lain," katanya.

Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka berbincang dengan siswa saat meninjau uji coba pelaksanaan program makan bergizi gratis di SDN 4 Tangerang, Kota Tangerang, Banten, Senin (5/8/2024). Foto: Galih Pradipta/ANTARA FOTO

Dadan kini fokus mempersiapkan program dari presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dapat berjalan lancar. Apalagi dirinya baru saja ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Badan Gizi Nasional bersamaan dengan reshuffle kabinet hari ini, Senin (19/8).

Dia memiliki tugas mengawal jalannya program makan bergizi gratis sebagai program prioritas dari Prabowo-Gibran. Khususnya untuk prosedur persiapan makan bergizi untuk anak sekolah, anak santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Pemerintah akan mengalokasikan anggaran senilai Rp 71 triliun di 2025 untuk program prioritas Prabowo-Gibran ini. Dadan menyebut dana tersebut akan dikelola oleh Badan Gizi Nasional.

Dadan memastikan dana tersebut tidak hanya digunakan untuk pelaksanaan programnya saja, tapi juga untuk operasional Badan Gizi Nasional termasuk gaji pegawai. "Termasuk seluruhnya," ujarnya.