Bahlil Mau Rapat Bareng Dirut Pertamina Buat Tekan Impor LPG

Suasana serah terima jabatan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Senin (19/8/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berencana rapat bersama Direktur Utama PT Pertamina (Persero) membahas strategi menekan impor LPG dengan hilirisasi LPG.

Adapun Bahlil baru saja dilantik Presiden Jokowi sebagai Menteri ESDM menggantikan Arifin Tasrif hari ini, Senin (19/8). Agenda serah terima jabatan (sertijab) langsung dilakukan di kantor Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM.

Bahlil berkomitmen untuk melanjutkan program strategis di sektor hulu migas. Dia memastikan akan meningkatkan optimalisasi lifting minyak dan gas bumi dalam kurun waktu 2 bulan jabatannya.

Pasalnya, kata dia, Indonesia semakin bergantung pada impor migas terutama untuk memproduksi LPG. Dia memastikan akan ada stimulus untuk meningkatkan daya saing produksi migas di Indonesia.

Untuk hal tersebut, Bahlil meminta kepada Kepala Satuan Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto untuk menyiapkan data untuk menindaklanjuti penurunan impor gas.

"Saya minta betul data untuk menindaklanjuti apa yang disampaikan ke Pak Arifin terhadap impor gas kita yang terlalu banyak C3 dan C4, di mana saja arahan pak Presiden Prabowo dan Pak Jokowi segera kita bangun hilirisasi LPG," ujar Bahlil dalam sambutannya usai Sertijab, Senin (19/8).

Melalui hilirisasi LPG ini, Bahlil juga berharap agar daya saing produksi bahan baku LPG C3 (Propane) dan C4 (butane) di dalam negeri bisa lebih tinggi dari impor. Untuk itu, dia akan rapat kembali bersama Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.

"Nah nanti Dirut Pertamina, jangan harga LPG dalam negeri lebih murah banyak sekali daripada impor, enggak bener nih! Ini tugas saya yang harus saya selesaikan dalam waktu 2 bulan," tegas Bahlil.

Bahlil mengatakan, selisih harga produksi bahan baku LPG di dalam negeri dengan impor bisa mencapai USD 50-60 per metrik ton, sehingga badan usaha lebih condong untuk mengimpor.

"Jadi nanti Pertamina nanti kita duduk bareng, jangan selisih harganya sampai 50-60 dolar, itu berarti memberikan ruang impor yang masuk terlalu banyak," pungkasnya.