Bambang Susantono & Dhony Rahajoe Mundur, Realisasi Investasi IKN Baru Rp 47,5 T

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe. Foto: Badan Otorita IKN

Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe mundur dari jabatannya sebagai Kepala dan Wakil Otorita IKN (OIKN). Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI, Pratikno, dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/6).

Meski demikian, realisasi investasi di IKN masih terbilang rendah. Sejak 2023 hingga Januari 2024, investasi yang masuk ke IKN baru Rp 47,5 triliun. Secara rinci, investasi yang masuk dari pihak swasta Rp 35,9 triliun dan sisanya dari sektor publik Rp 11,6 triliun. Padahal, Bambang menargetkan investasi yang masuk mencapai Rp 100 triliun hingga akhir tahun ini.

OIKN telah mengantongi 330 Letter of Intention (LOI) atau surat peminatan investasi dengan sekitar 55 persen merupakan investor domestik yang fokus dalam pembangunan sektor sumbu kebangsaan. Saat ini, Singapura, Jepang, Tiongkok, dan Malaysia menjadi 4 negara terbanyak yang mengirimkan LOI.

Dilansir dari laman OIKN, nilai investasi IKN dalam groundbreaking tahap 1 pada 21-22 September 2023 sebesar Rp23 triliun yang terdiri dari 10 perusahaan dalam Konsorsium Nusantara meliputi Agung Sedayu Group (Lead Konsorsium), Salim Group, Sinar Mas, Pulau Intan, Djarum, BCA Group, Wings Group, Adaro Group, Barito Pacific, Mulia Group, Astra Group.

Kemudian, OIKN menggelar groundbreaking Tahap 2 pada 1-2 November 2023 dengan nilai investasi Rp 13,1 triliun. Groundbreaking tahap ini dilakukan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Mayapada Hospital, Pakuwon Group, JIS, Hermina, Bank Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan, dan PLN Indonesia. Pada tahap ini juga diresmikan revitalisasi SDN 020 Sepaku yang tanahnya didedikasikan oleh warga setempat.

Selanjutnya pada 20 Desember 2023, Presiden Joko Widodo melakukan sejumlah groundbreaking di Ibu Kota Nusantara di antaranya Pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat Ibu Kota Nusantara (RSUP IKN), lalu pembangunan Nusantara Superblock di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur (Kaltim). Investasi pada Nusantara Superblock ini mencapai Rp 3 triliun.

Tak hanya itu, pemerintah juga telah memberikan berbagai insentif dan kompensasi kepada korporasi yang berminat berinvestasi di IKN. Hal ini diatur dalam PP No. 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara.

Insentif dan kompensasi tersebut antara lain: Pajak penghasilan badan (PPh) badan sebesar 0 persen selama 10 tahun, Pajak pertambahan nilai (PPN) impor sebesar 0 persen, Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) sebesar 0 persen, Bea masuk sebesar 0 persen, Pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar 0 persen selama 10 tahun.

“IKN bukan sekadar kota, melainkan wujud visi Indonesia yang maju, inklusif, dan berkelanjutan. Keterlibatan aktif investor menandakan semangat kolektif untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045,” kata Bambang dalam keterangannya, Sabtu (27/1).