Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.93.2
Wamenkeu Thomas Djiwandono Pastikan Makan Bergizi Gratis Selaras dengan RAPBN
18 Juli 2024 18:16 WIB
·
waktu baca 2 menitADVERTISEMENT
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu ) II Thomas Djiwandono bicara program makan bergizi gratis yang akan dipersiapkan masuk ke APBN 2025. Saat ini, sedang ramai isu pemangkasan anggaran makan bergizi gratis dari Rp 15.000 menjadi Rp 7.500.
ADVERTISEMENT
Thomas belum bisa merinci anggaran program andalan Prabowo Subianto tersebut. Ia meyakini program makan gratis akan selaras dengan Rancangan APBN 2025 yang sedang dibahas antara Kementerian Keuangan dan DPR.
“Untuk hal yang sifatnya makan siang gratis bukan saatnya, yang bisa saya katakan semua hal yang menyangkut program unggulan terpilih, apakah makan siang gratis dan sebagainya, itu akan selaras dengan prinsip-prinsip yang sudah dijelaskan Menteri Keuangan,” ujar Thomas dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Keuangan, Kamis (18/7).
Thomas menyebut koordinasi secara konsisten menunjukkan keberlanjutan dari kebijakan Presiden Jokowi dengan Presiden terpilih Prabowo, terutama untuk menjaga instrumen fiskal.
“Ini menunjukkan sebetulnya konsistensi dari kita pertama kali bertemu sekitar 3 bulan lalu di gedung ini juga. Ibu Menkeu berkenan bertemu dengan tim sinkronisasi, jadi ini sebetulnya menunjukkan konsistensi tersebut,” ujar Thomas.
ADVERTISEMENT
“Kita bekerja hampir 3,5 bulan dengan sangat intens dengan Wamenkeu, Menkeu, dan dirjen. Ini untuk meyakinkan atau justru memberikan suatu gambaran konkret bahwa konsistensi itu sudah dimatangkan. Dan saya rasa itu adalah bagian paling penting dari saya,” tambahnya.
Sebelumnya, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan anggaran makan siang gratis di RAPBN masih Rp 15 ribu per anak. Namun, ia mengatakan besaran anggaran tersebut masih fleksibel alias bisa berubah.
“Dalam RAPBN masih sama, namun implementasi punya fleksibilitas,” kata Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (16/7).