MK Singgung Pejabat Negara Pakai Atribut Kampanye, Contohkan Airlangga Hartarto

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) memimpin jalannya ssidang perdana perselisihan hasil Pemilu (PHPU) atau Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (27/3/2024). Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Mahkamah Konstitusi (MK) meminta DPR dan pemerintah merevisi sejumlah ketentuan dalam UU Pemilu 2017, salah satunya terkait upaya menjaga netralitas pejabat negara yang juga berstatus sebagai anggota parpol.

Menurut MK, seharusnya dibuat aturan jelas agar pelaksanaan tugas negara dan kampanye tidak dengan waktu bersamaan. Sehingga, tidak dianggap sebagai kegiatan yang sama.

"Dalam upaya menjaga netralitas aparat negara, khususnya bagi pejabat negara yang juga merangkap sebagai anggota partai politik, calon presiden dan wakil presiden, anggota tim kampanye maupun pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU sebagaimana diatur dalam Pasal 299 UU Pemilu, Pemerintah dan DPR perlu membuat pengaturan yang lebih jelas," kata Hakim Konstitusi Suhartoyo membacakan pertimbangan di sidang putusan sengketa Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (22/4).

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Waketum Ridwan Kamil, dan Ketua DPD Golkar Jabar Ace Hasan Syadzily di acara kampanye akbar Partai Golkar di Cikarang, Minggu (4/2/2024). Foto: Luthfi Humam/kumparan

Masih dalam pertimbangan MK, Suhartoyo memaparkan bahwa waktu kegiatan sebagai pejabat negara dan anggota parpol akan berpotensi menggunakan fasilitas negara.

"Kedua kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan dalam waktu yang bersamaan maupun berhimpitan, karena berpotensi adanya terjadi pelanggaran pemilu dengan menggunakan fasilitas negara dalam kegiatan kampanye maupun menggunakan atribut kampanye dalam tugas penyelenggaraan negara menjadi terbuka lebar," ucap dia.

MK pun mencontohkan, Menko Perekonomian sekaligus Ketum Golkar Airlangga Hartarto yang melakukan pembagian sembako sebagai representasi negara dan setelah itu mengikuti kampanye partai.

"Hal mana tergambarkan dalam kegiatan yang dilakukan oleh Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto yang melakukan pembagian sembako dan juga setelah itu menghadiri kampanye Partai Golkar sebagai Ketua Umum," tandas dia.