Disoroti soal Moral dan Etika, Gerindra Tegaskan Gibran Cawapres Sudah Final

8 November 2023 13:39 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
8
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka tiba untuk menjalani tes kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Kamis (26/10/2023). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka tiba untuk menjalani tes kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Kamis (26/10/2023). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
ADVERTISEMENT
Wakil Ketua Partai Gerindra, Budi Djiwandono, buka suara soal sikap partai terhadap putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).
ADVERTISEMENT
“Kita melihat bahwa kemarin putusan MKMK sudah jelas. Tidak berdampak pada pencalonan pak Prabowo dan Mas Gibran,” kata Budi saat ditemui di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu (8/11).
Putusan MKMK memang hanya menyebut 9 hakim melanggar etika. MKMK tidak menganulir putusan MK yang akhirnya meloloskan Gibran menjadi cawapres.
Dampak paling besar dirasakan oleh Ketua MK sekaligus paman Gibran, Anwar Usman, yang dicopot dari jabatannya. Meski begitu, ia masih menjadi bagian dari 9 hakim MK.
Namun, ia tidak lagi diperbolehkan untuk ikut serta dalam sidang soal sengketa pemilu.
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra, Budi Djiwandono di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan. Foto: Haya Syahira/kumparan
Terkait putusan ini, beberapa pihak pun menilai pencalonan Gibran tidak sah karena proses putusannya cacat formil. Namun Budi tegas mengatakan Gibran tetap menjadi cawapres Prabowo.
ADVERTISEMENT
“Sudah final (pencalonan Gibran),”
Lebih lanjut mengenai putusan MKMK ini, keponakan Prabowo itu bahkan menuding memang ada pihak yang sengaja ingin menjegal jalan Gibran melaju dalam Pilpres 2024.
“Ya kita melihat justru bahwa ini mungkin ada keinginan untuk menggagalkan suara anak muda di pemilu 2024 ini,” kata Budi.
“Jadi kami berterima kasih ini sudah berjalan dan kami berharap dalam waktu dekat kita akan memfinalisasi proses penetapan di KPU dan tidak ada seperti itu,” tutur Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra itu.