Puan Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI di Tengah Konflik Hamas-Israel

Asap mengepul di atas gedung-gedung selama serangan udara Israel, di Kota Gaza, Senin (9/10/2023). Foto: MAHMUD HAMS / AFP

Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti memanasnya konflik Hamas-Israel Dia mengatakan pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) harus memastikan keselamatan WNI di sana.

"Pemerintah harus memastikan warga negara kita yang berada di sana dalam kondisi aman, tidak kekurangan bahan pokok. Karena selama perang, kebutuhan pokok sangat sulit sekali untuk didapatkan. Negara harus hadir memberikan bantuan secepatnya," kata Puan, Senin (9/10).

Dengan adanya WNI di sekitar konflik Israel-Palestina, Puan menuturkan Kemenlu harus mengawasi perkembangan situasi di wilayah konflik dan siap melakukan evakuasi bila diperlukan.

"Jika memungkinkan dan memang harus dilakukan, pemerintah harus mengambil langkah responsif dengan upaya evakuasi warga negara kita agar tidak menjadi korban peperangan," ucapnya.

Puan pun menyampaikan keprihatinan atas konflik Israel-Palestina. Menurutnya, Indonesia harus mengambil langkah proaktif dalam mewujudkan perdamaian Israel-Palestina.

Warga Palestina memeriksa kehancuran di lingkungan yang rusak parah akibat serangan udara Israel di kamp pengungsi Shati Kota Gaza, Senin (9/10/2023). Foto: MAHMUD HAMS / AFP

Apalagi, situasi konflik yang terjadi saat ini disebut cukup besar dan kondisinya lebih mencekam dari serangan sebelum-sebelumnya.

"Indonesia harus menyampaikan sikap untuk meminta dihentikannya kekerasan dari eskalasi konflik antara Palestina-Israel ini. Hal tersebut demi menghindari bertambahnya korban kemanusiaan yang semakin hari semakin bertambah,” jelas Puan.

Mantan Menko PMK ini juga mendorong Indonesia menjadi penengah antara kedua negara agar peperangan dihentikan. Pemerintah pun disebut perlu menyerukan pentingnya perdamaian dengan konsep dua negara berdaulat yang berdampingan.

Sebuah rudal meledak selama serangan udara Israel di Kota Gaza, Senin (9/10/2023). Foto: MAHMUD HAMS / AFP

“Konsep tersebut sesuai landasan yang telah lama diakui sebagai jalan menuju penyelesaian yang adil. Kita perlu menyampaikan agar kedua negara mengedepankan unsur dialog untuk mendinginkan situasi di sana dan terus bersuara kepada dunia untuk mendukung kemerdekaan Palestina,” sebutnya.

“Karena perang tidak bisa dibenarkan dalam segi aspek mana pun, warga yang akan terus-terus jadi korban,” lanjut Puan.

Selain itu, kata dia, DPR juga menilai diperlukan upaya mendorong negara-negara lain untuk terus menyuarakan perdamaian di Palestina. Puan mengatakan Indonesia harus menunjukkan sikap politik internasional yang bebas aktif sesuai amanat konstitusi.

“Indonesia juga perlu mengingatkan agar tidak ada satu negara pun yang mendukung peperangan antara Israel-Palestina berlanjut. Terlebih negara-negara adidaya yang memiliki kekuatan militer besar,” tutup cucu Bung Karno tersebut.